Sidang Perdana Duterte di ICC: Konfirmasi Identitas dan Bantahan Keras Tim Hukum

Sidang perdana mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, pada Jumat (14 Maret 2025), menandai babak baru dalam kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjeratnya. Duterte, yang hadir melalui tautan video, hanya memberikan konfirmasi identitas berupa nama dan tanggal lahirnya. Kondisi kesehatannya yang disebut-sebut lemah oleh tim kuasa hukumnya menjadi alasan minimnya partisipasi dalam proses persidangan. Hakim kemudian membacakan dakwaan yang diajukan terhadap Duterte terkait kebijakan perang melawan narkoba yang diterapkan pada periode 2011-2019, kebijakan yang menuai kecaman internasional karena tingginya angka korban jiwa.

Tim kuasa hukum Duterte, diwakili oleh Salvador Medialdea, melontarkan kritik keras terhadap proses hukum yang dijalankan ICC. Medialdea secara tegas menyebut pemanggilan kliennya sebagai tindakan extrajudicial rendition, atau penculikan, mengingat Duterte dibawa ke Den Haag dengan pesawat pribadi tanpa proses hukum yang semestinya di negaranya sendiri. Ia menekankan bahwa tidak adanya kesempatan bagi Duterte untuk melalui proses hukum di Filipina merupakan bukti kuat bahwa proses di ICC ini bermotif politik. "Dua hari lalu, dunia menyaksikan bagaimana seorang mantan presiden dari negara berdaulat diangkut dengan pesawat pribadi secara paksa ke Den Haag," tegas Medialdea, seperti dikutip dari Reuters. Pernyataan ini mempertegas penolakan tim hukum terhadap yurisdiksi ICC.

Sidang konfirmasi dakwaan selanjutnya dijadwalkan pada 23 September 2025. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut akan mempresentasikan sebagian bukti guna memperkuat dakwaan. Keputusan hakim mengenai dakwaan mana yang akan dimasukkan dalam tuntutan resmi akan menentukan tahapan selanjutnya. Jika dakwaan dikonfirmasi, persidangan utama diperkirakan baru akan dimulai pada awal 2026. Kasus ini memiliki signifikansi historis, karena jika terbukti bersalah, Duterte akan menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang dihukum oleh ICC atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, dan genosida.

Keputusan Filipina untuk menarik diri dari keanggotaan ICC pada 2019 menjadi poin krusial dalam perdebatan hukum ini. Pendukung Duterte menggunakan hal tersebut sebagai argumen untuk menolak yurisdiksi ICC. Namun, ICC bersikukuh melanjutkan penyelidikan karena kejahatan yang didakwakan kepada Duterte terjadi ketika Filipina masih menjadi anggota ICC. Persidangan ini dipastikan akan terus menarik perhatian internasional, mempertimbangkan kompleksitas hukum, politik, dan implikasi internasional dari kasus ini.

Timeline Sidang:

• 14 Maret 2025: Sidang perdana, konfirmasi identitas dan bantahan tim hukum.
• 23 September 2025: Sidang konfirmasi dakwaan.
• Awal 2026 (diperkirakan): Dimulainya persidangan utama (jika dakwaan dikonfirmasi).