Tata Ruang Jawa Barat Dipertanyakan Pasca Banjir Bandang Melanda Sejumlah Daerah

Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat dalam sepekan terakhir telah menyita perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola ruang di provinsi tersebut. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan secara tegas menyatakan bahwa kesalahan dalam perencanaan tata ruang menjadi salah satu faktor utama penyebab bencana tersebut. Banjir yang merendam Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, sebagian Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Sukabumi, dan daerah-daerah lainnya, telah mengakibatkan kerugian material dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Dedi Mulyadi menuding adanya pemberian izin pembangunan yang tidak terkontrol dan sembarangan sebagai akar permasalahan. Banyak bangunan didirikan di daerah-daerah yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air, seperti bukit dan rawa. Hal ini menyebabkan terganggunya aliran air alami dan memicu terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi. "Pemberian izin yang ugal-ugalan telah mengakibatkan air kebingungan mencari jalur aliran," ujar Dedi dalam pernyataan resminya pada Minggu (16/3/2025). Ia menggambarkan situasi ini dengan gambaran nyata: gunung yang telah berubah fungsi, lembah yang telah terbangun, sungai yang dangkal dan menyempit akibat sedimentasi dan sampah, serta jembatan yang tidak didesain untuk menampung debit air yang besar. Perubahan-perubahan ini, menurutnya, telah mengganggu keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan tata ruang di Jawa Barat. Ia berjanji untuk melakukan perbaikan dan penataan ulang guna mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. Meskipun mengakui kesalahan yang telah terjadi, Gubernur Dedi juga menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki situasi. Langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah ini, termasuk revisi peraturan daerah terkait tata ruang dan peningkatan pengawasan terhadap pembangunan, akan segera diumumkan. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana banjir.

Peristiwa banjir bandang ini menjadi pengingat penting akan perlunya perencanaan tata ruang yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Mengabaikan aspek lingkungan dalam pembangunan hanya akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap izin pembangunan untuk mencegah pembangunan yang merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. Pemerintah dan masyarakat harus bergandeng tangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Langkah-langkah ke depan yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

• Revisi peraturan daerah terkait tata ruang.
• Peningkatan pengawasan terhadap pembangunan.
• Kerjasama yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
• Program mitigasi bencana banjir yang komprehensif.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.