Indonesia Buka Kembali Pintu Kerja di Arab Saudi: 600.000 Pekerja Migran Siap Berangkat dengan Skema Baru

Pemerintah Indonesia resmi mengakhiri moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, membuka peluang bagi ratusan ribu pekerja migran untuk mencari nafkah di negara tersebut. Keputusan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 20 Maret 2025, menandai babak baru dalam kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa pencabutan moratorium ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Kuota Besar dan Skema Penempatan yang Direvisi:

Program ini menargetkan pengiriman 600.000 TKI ke Arab Saudi. Rinciannya, 400.000 pekerja akan ditempatkan di sektor domestik, sementara 200.000 lainnya akan mengisi posisi tenaga kerja terampil (skilled labour) yang membutuhkan keahlian khusus. Perubahan signifikan terlihat pada skema penempatan. Jika sebelumnya 80% TKI bekerja di sektor domestik, angka tersebut kini diturunkan menjadi 60%. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi pekerja migran terampil dan diversifikasi sektor pekerjaan bagi TKI di Arab Saudi. Pemerintah berharap perubahan ini akan meningkatkan pendapatan dan kesempatan pengembangan karir bagi para pekerja.

Jaminan Perlindungan yang Ditingkatkan:

Keputusan mencabut moratorium didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap peningkatan sistem perlindungan pekerja migran di Arab Saudi. Menteri Karding menyatakan bahwa perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi saat ini bahkan dinilai lebih baik dibandingkan di negara-negara seperti Taiwan dan Malaysia. Meskipun demikian, pemerintah tetap bersikap waspada dan menegaskan komitmen untuk memantau situasi di lapangan. Moratorium akan diterapkan kembali jika ditemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia atau kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini, dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang ketat akan diterapkan untuk menjamin perlindungan maksimal bagi TKI.

Dukungan Penuh dari Presiden dan Proyeksi Remitansi:

Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap rencana pencabutan moratorium ini. Dalam pertemuan dengan Menteri Karding sebelum pengumuman resmi, Presiden menekankan pentingnya persiapan matang, termasuk program pelatihan yang komprehensif bagi calon TKI. Pemerintah juga menargetkan peningkatan pengiriman pekerja migran ke berbagai negara pada tahun 2026 menjadi 425.000 orang, dengan proyeksi remitansi atau devisa yang masuk ke Indonesia mencapai angka fantastis, yaitu Rp 439 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar yang dihasilkan dari program penempatan pekerja migran yang terencana dan terlindungi.

Kesimpulan:

Pencabutan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi merupakan langkah berani yang didasari oleh evaluasi dan pertimbangan yang matang. Komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja migran, dikombinasikan dengan skema penempatan yang diperbarui, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para TKI dan perekonomian Indonesia. Suksesnya program ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.