Pembahasan Revisi UU TNI: DPR Tegaskan Tak Kejar Target, Fokus Kualitas Diskusi

Proses revisi Undang-Undang TNI memasuki babak baru dengan digelarnya rapat Panitia Kerja (Panja) di Komisi I DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, memberikan klarifikasi terkait dinamika pembahasan yang tengah berlangsung. Ia menegaskan bahwa DPR tidak menetapkan target penyelesaian rapat, melainkan memprioritaskan kedalaman dan kualitas diskusi untuk menghasilkan revisi UU yang komprehensif dan berdampak positif bagi institusi TNI.

"Kami tidak terburu-buru dalam pembahasan ini," ujar Utut kepada awak media di sela-sela rapat Panja yang digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). "Kehadiran dan kesiapan para menteri terkait sangat krusial. Revisi UU TNI ini melibatkan berbagai kementerian, dan koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan pembahasan." Utut menuturkan bahwa pernyataan sebelumnya yang menyinggung kemungkinan penyelesaian dalam masa sidang ini semata-mata berlandaskan pada optimisme atas potensi tercapainya kesepakatan. Keinginan untuk menyelesaikan pembahasan dalam masa sidang saat ini bukanlah sebuah target yang mengikat, namun lebih kepada harapan agar prosesnya berjalan efisien dan efektif.

Proses pembahasan yang melibatkan kementerian terkait meliputi empat menteri kunci. Utut menjelaskan, "Perundingan tingkat I nanti akan melibatkan Menteri Hukum dan HAM terkait aspek peraturan perundangan, Menteri Keuangan terkait anggaran, Menteri Pertahanan selaku pengguna, dan Menteri Sekretariat Negara." Kehadiran dan keterlibatan aktif keempat menteri tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan tercapainya kesepahaman dan kelancaran proses revisi UU TNI.

Rapat Panja yang telah berlangsung sejak Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025) dilakukan secara tertutup untuk memungkinkan diskusi yang lebih fokus dan mendalam. Utut menekankan pentingnya proses musyawarah mufakat dalam mencapai kesepakatan. "Jika hari ini pembahasan selesai dan seluruh peserta panja mencapai kesepahaman, tentu kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, hal ini sangat bergantung pada kesiapan para menteri," tambahnya. Ia juga menjelaskan bahwa keterbatasan waktu dan kemungkinan adanya kendala seperti perjalanan dinas menteri ke luar negeri dapat mempengaruhi laju pembahasan.

Lebih lanjut, Utut menegaskan kembali komitmen DPR untuk menjalankan proses revisi UU TNI secara transparan dan akuntabel. Ia berharap hasil revisi UU TNI nantinya akan memperkuat posisi TNI sebagai institusi pertahanan negara yang profesional, modern, dan disegani. Proses ini, kata Utut, membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang agar tercipta regulasi yang tepat dan berkelanjutan.

Rapat Panja revisi UU TNI akan terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan. DPR berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah guna menghasilkan revisi UU TNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.