Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Terkendala Distribusi Alat Kesehatan dan Integrasi Data

Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah untuk 280 juta warga Indonesia, dari balita hingga lansia, menghadapi sejumlah kendala signifikan. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), Widyastuti, Selasa (4/3/2025). Kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan alat kesehatan (Alkes) yang belum merata di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), khususnya Puskesmas. Widyastuti menjelaskan bahwa sejumlah alat penting seperti EKG, otoskop, oftalmoskop, serta bahan medis habis pakai (BMHP) seperti spuit, alkohol swab, dan reagensia laboratorium masih belum tersedia secara optimal di banyak wilayah.

Keterbatasan ini memaksa petugas kesehatan di Puskesmas untuk memprioritaskan penggunaan alat-alat tersebut, menimbulkan dilema antara program pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan kesehatan standar, seperti pemeriksaan kehamilan. Meskipun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menjanjikan distribusi alat-alat tersebut pada bulan Maret, ketidakpastian ketersediaan ini tetap menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program. Selain masalah distribusi Alkes, kurangnya proaktifitas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga menjadi kendala. Meskipun dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi sesuai UU IT, keterbatasan akses data kependudukan membuat perencanaan dan persiapan program pemeriksaan kesehatan gratis menjadi kurang optimal. Akibatnya, FKTP kesulitan mengestimasi jumlah penduduk yang berulang tahun setiap bulannya untuk mempersiapkan kebutuhan dan kelancaran program.

Lebih lanjut, belum terintegrasinya aplikasi SatuSehat dengan platform lain menjadi beban tambahan bagi petugas di lapangan. Meskipun Kemenkes telah menetapkan SatuSehat sebagai aplikasi pendaftaran, kurangnya integrasi ini memperumit proses administrasi dan pengelolaan data. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini menargetkan berbagai kelompok usia, dengan jenis skrining yang berbeda-beda. Bayi baru lahir akan menerima 6 jenis pemeriksaan, balita 8 jenis, anak SD 11 jenis, anak SMP 13 jenis, anak SMA 12 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk program ambisius ini.

Kesimpulannya, keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat bergantung pada penyelesaian kendala distribusi alat kesehatan, integrasi data kependudukan, dan integrasi sistem aplikasi. Koordinasi yang lebih baik antara Kemenkes, Dukcapil, dan FKTP sangat diperlukan untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Ketidakmerataan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar tetap menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius agar program ini memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berikut rincian jenis skrining untuk tiap kelompok usia:

• Bayi Baru Lahir (2 hari): 6 pemeriksaan (Hormon tiroid, G6PD, Hormon adrenal, PJB kritis, Saluran empedu, Pertumbuhan)
• Balita (1-6 tahun): 8 jenis skrining
• Anak SD: 11 jenis skrining
• Anak SMP: 13 jenis skrining
• Anak SMA: 12 jenis skrining
• Dewasa (18-59 tahun): 19 jenis skrining
• Lansia (60 tahun ke atas): 19 jenis skrining