Banjir Jabodetabek: Desakan Komisi V DPR untuk Mitigasi Bencana yang Berulang

Banjir yang kembali melanda wilayah Jabodetabek telah mendorong Komisi V DPR RI untuk mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab bencana tersebut. Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan Aras, mengungkapkan keprihatinan atas peristiwa berulang ini dan meminta langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Selain intensitas curah hujan tinggi, Andi Iwan menekankan perlunya investigasi mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi pada meluasnya dampak banjir. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sistem drainase, pengelolaan aliran sungai, dan peran faktor manusia seperti pembuangan sampah sembarangan.

Komisi V juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan sistem peringatan dini. Meskipun BMKG telah berupaya melalui SMS blast, Andi Iwan menekankan perlunya optimasi sistem ini untuk memastikan informasi cuaca terkini dan akurat sampai ke seluruh lapisan masyarakat Jabodetabek, sehingga dapat digunakan untuk mitigasi bencana secara efektif. Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya koordinasi yang lebih intensif antara BMKG dan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan dan respon yang cepat terhadap ancaman banjir.

Andi Iwan juga menyoroti peran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR dalam penanggulangan banjir. Ia meminta agar Kementerian PUPR segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meminimalisir dampak banjir yang disebabkan oleh faktor infrastruktur, khususnya yang terkait dengan sungai-sungai di bawah kewenangan kementerian tersebut. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pengecekan dan perbaikan infrastruktur saluran air, serta memastikan kapasitas sungai dalam menampung debit air sesuai dengan perencanaan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap banjir kiriman dari daerah hulu, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan secara terintegrasi dan efektif.

Anggota Komisi V DPR ini juga menyoroti dampak banjir yang telah merendam 77 RT di Jakarta. Ia meminta Kementerian PUPR untuk berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun DKI Jakarta, untuk melakukan pemetaan wilayah terdampak dan mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana secara terpadu. Andi Iwan juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air dan memperparah kondisi banjir.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi V DPR telah menyampaikan pemberitahuan informal kepada Kementerian PUPR dan BMKG terkait kejadian banjir ini. Namun, jika penanganan banjir dianggap tidak maksimal, Komisi V tidak akan ragu untuk memanggil kedua instansi tersebut untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Komisi V DPR berkomitmen untuk memastikan adanya action nyata dari pemerintah untuk mencegah terulangnya bencana banjir yang berulang di Jabodetabek.

Langkah-langkah yang didesak Komisi V DPR kepada pemerintah: * Investigasi menyeluruh penyebab banjir Jabodetabek * Optimalisasi sistem peringatan dini BMKG * Langkah-langkah konkret Kementerian PUPR untuk mitigasi banjir * Koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah * Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pembuangan sampah * Evaluasi dan kemungkinan RDP dengan Kementerian PUPR dan BMKG jika penanganan tidak maksimal