Pemerintah Realisasikan Utang Negara Rp224 Triliun di Awal Tahun 2025

Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang negara sebesar Rp224,3 triliun hingga akhir Februari 2025. Angka ini merupakan porsi signifikan dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yang mencapai Rp775,9 triliun untuk pembiayaan utang, atau 28,9% dari total target tersebut. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penarikan utang yang cukup besar di awal tahun ini merupakan bagian dari strategi front loading dalam perencanaan pembiayaan. Strategi ini memfokuskan realisasi pembiayaan di awal tahun anggaran untuk memastikan ketersediaan dana guna mendukung program-program pemerintah. Meskipun angka tersebut cukup besar, pemerintah menekankan komitmennya dalam pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan terukur.

Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan anggaran disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. Ia menjelaskan bahwa total realisasi pembiayaan anggaran hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp220,1 triliun, yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp224,3 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp4,3 triliun. Sumber utama pembiayaan utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), mencapai Rp238,8 triliun. Namun, terdapat selisih karena adanya pinjaman luar negeri yang minus Rp14,4 triliun.

Penjelasan lebih lanjut mengenai selisih positif antara penerbitan SBN dan total realisasi pembiayaan utang, serta detail mengenai pinjaman luar negeri yang mengalami defisit, akan menjadi fokus pengawasan dan evaluasi pemerintah ke depannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara tetap menjadi prioritas utama.

Pemerintah memastikan bahwa proses pembiayaan APBN akan terus dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan negara. Target pembiayaan, menurut Thomas Djiwandono, masih sesuai rencana dan dilakukan dengan biaya yang efisien serta risiko yang terkontrol. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan penggunaan dana negara seefisien mungkin dan sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan dalam APBN 2025.

Berikut poin-poin penting terkait realisasi pembiayaan APBN 2025:

• Realisasi pembiayaan utang hingga Februari 2025: Rp224,3 triliun (28,9% dari target).
• Total realisasi pembiayaan anggaran (utang dan non-utang) hingga Februari 2025: Rp220,1 triliun.
• Sumber utama pembiayaan utang: Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp238,8 triliun.
• Pinjaman luar negeri: Minus Rp14,4 triliun.
• Target pembiayaan utang APBN 2025: Rp775,9 triliun.
• Target total pembiayaan APBN 2025: Rp616,2 triliun.

Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi realisasi pembiayaan APBN 2025 secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal.