Menakar Kesuksesan Budaya Tertib Berlalu Lintas Jepang: Pelajaran Berharga bagi Indonesia

Negara Jepang dikenal dengan kedisiplinan dan ketertiban berlalu lintasnya yang tinggi. Ketaatan para pengendara terhadap peraturan lalu lintas di Negeri Sakura ini bukan sekadar budaya, melainkan hasil dari sistem yang terintegrasi, meliputi penegakan hukum yang tegas dan peran serta berbagai pihak dalam menjamin keselamatan berkendara. Bandingkan dengan kondisi di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk membangun budaya tertib serupa. Menurut Bowo Kristianto, Direktur Japan Indonesia Driving School (JIDS), beberapa faktor kunci perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan tersebut.

Uji SIM yang Lebih Ketat: Kunci Utama Budaya Tertib

Salah satu aspek krusial yang diidentifikasi Bowo adalah proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Ia menjelaskan bahwa sistem di Jepang menerapkan standar kelulusan yang sangat tinggi, tidak hanya pada ujian teori, tetapi juga ujian praktik. Ujian praktik di Jepang memperhatikan detail keselamatan yang terkadang dianggap sepele di Indonesia. Contohnya, tindakan membuka pintu mobil. Di Jepang, pengemudi wajib memastikan lingkungan sekitar aman sebelum membuka pintu, bukan hanya sekedar melirik spion. Gerakan menoleh secara fisik menjadi syarat mutlak, dan kegagalan melakukannya akan berujung pada diskualifikasi. Hal ini menunjukkan komitmen Jepang untuk memastikan setiap pengemudi memiliki pemahaman dan keterampilan yang mumpuni sebelum diberikan hak mengemudi.

Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

Bowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Ia menjelaskan bahwa budaya tertib tidak akan tercipta secara instan, melainkan melalui proses yang melibatkan penegakan hukum yang ketat. Di Indonesia, meskipun peraturan lalu lintas telah tercantum dengan baik, lemahnya penegakan hukum menyebabkan banyak pelanggaran yang terjadi tanpa konsekuensi berarti. Ketegasan dalam menindak pelanggaran, menurut Bowo, akan memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dan pada akhirnya, menjadikan tertib berlalu lintas sebagai norma sosial.

Sanksi Berat bagi Pelanggaran Berat: Deterrent Efektif

Selain penegakan hukum, pemberian sanksi yang berat, khususnya untuk pelanggaran berat, juga sangat penting. Bowo mencontohkan kasus mengemudi dalam keadaan mabuk. Di Jepang, sanksi yang diterapkan sangat berat, bahkan dapat mencapai 2 juta yen (sekitar Rp 200 juta), sejalan dengan tingginya risiko yang ditimbulkan. Penerapan sanksi yang sebanding dengan tingkat pelanggaran akan menjadi deterrent yang efektif bagi para pelanggar.

Peran Perusahaan Transportasi: Tanggung Jawab Bersama

Bowo juga menyoroti pentingnya peran perusahaan transportasi dalam menciptakan budaya tertib. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas keselamatan karyawannya selama bekerja, tetapi juga harus dimintai pertanggungjawaban jika karyawan mereka melanggar aturan lalu lintas. Keterlibatan perusahaan dalam memastikan kepatuhan karyawan pada aturan lalu lintas akan menciptakan efektivitas yang lebih besar dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

Kesimpulan: Perubahan Komprehensif untuk Indonesia

Kesimpulannya, membangun budaya tertib berlalu lintas di Indonesia membutuhkan perubahan yang menyeluruh. Perbaikan dalam sistem perizinan SIM yang lebih ketat, peningkatan penegakan hukum yang konsisten, pemberatan sanksi bagi pelanggaran berat, serta keterlibatan aktif perusahaan transportasi merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil. Dengan mempelajari dan mengadopsi strategi efektif dari Jepang, Indonesia dapat menapaki jalan menuju lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib.