Direktur Utama Baru PFN, Ifan Seventeen, Diperiksa DPR; Kesiapan dan Pengalaman Dipertanyakan

Penunjukan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) oleh Kementerian BUMN telah menimbulkan pertanyaan di berbagai kalangan. Kunjungan mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, beserta Komisi VI DPR ke kantor PFN pada Jumat, 14 Maret 2025, semakin menyoroti kontroversi ini. Kedatangan rombongan Dasco yang tiba sekitar pukul 09.00 WIB tertunda sekitar 40 menit akibat keterlambatan Ifan Seventeen, memicu spekulasi mengenai kesiapannya memimpin perusahaan perfilman milik negara tersebut.

Setelah kedatangan Ifan, anggota DPR langsung meninjau kondisi kantor PFN yang dilaporkan mengalami kurang perawatan. Dasco Ahmad menegaskan bahwa sidak tersebut bertujuan untuk menelaah dinamika internal PFN dan memastikan dukungan DPR terhadap perusahaan tersebut sebagai pusat konten negara. Pernyataan Dasco menekankan pentingnya kinerja optimal PFN dalam memproduksi konten-konten berkualitas yang mencerminkan kepentingan nasional. Namun, keterlambatan Ifan dan kondisi kantor yang memprihatinkan menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya menjalankan tugas sebagai Dirut.

Sementara itu, Ifan Seventeen membela diri dengan menjelaskan pengalamannya di industri perfilman. Ia menyatakan telah memiliki production house (PH) sejak 2019, sebuah fakta yang menurutnya belum diketahui publik luas. Ia juga menambahkan pernah menjabat sebagai executive producer untuk sebuah film pemerintah pada 2021, yang disebut-sebut sukses besar di platform Over The Top (OTT) milik pemerintah. Ifan juga menyinggung film dokumenter drama 'Kemarin', yang ia produksi dan mengisahkan tragedi tsunami Banten yang merenggut nyawa tiga personil Seventeen, kru, dan istrinya.

Meskipun Ifan berupaya membantah keraguan publik, pertanyaan tentang kesiapan dan kapasitasnya memimpin sebuah perusahaan negara sebesar PFN masih menjadi perdebatan. Pengalaman di dunia hiburan, meskipun relevan, belum tentu menjamin keberhasilan dalam manajemen perusahaan skala besar dan kompleks seperti PFN. Lebih lanjut, kondisi kantor PFN yang memprihatinkan turut menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi Ifan dalam memimpin perusahaan tersebut. Ke depannya, kinerja Ifan sebagai Dirut PFN akan menjadi sorotan publik dan DPR, yang akan terus memantau perkembangan dan kinerja perusahaan tersebut.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Keterlambatan Ifan: Keterlambatan Ifan saat sidak DPR menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalisme dan kesiapannya.
• Kondisi Kantor PFN: Kondisi kantor PFN yang kurang terawat mencerminkan potensi masalah manajemen dan pengelolaan aset.
• Pengalaman Ifan: Meskipun Ifan mengklaim memiliki pengalaman di industri perfilman, skala dan kompleksitas manajemen PFN berbeda.
• Dukungan DPR: DPR menyatakan dukungan terhadap PFN sebagai pusat konten negara, namun kinerja Ifan akan terus dievaluasi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan pejabat negara, terutama dalam perusahaan milik negara.