Pungutan Liar Ormas: Ancaman Serius Bagi Iklim Investasi di Indonesia

Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) terhadap perusahaan, khususnya menjelang hari raya, telah menjadi masalah klasik yang terus menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permintaan sumbangan tunjangan hari raya (THR) dan uang keamanan secara paksa, kerap disampaikan melalui surat resmi maupun secara lisan, menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha dan investor. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian berusaha dan mengancam iklim investasi di tanah air.

Salah satu contohnya adalah surat permintaan THR yang beredar dari Ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, yang meminta kontribusi dana THR dari perusahaan di sekitar wilayahnya. Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group, Edi Rivai, mengungkapkan keprihatinan atas fenomena ini dalam Diskusi Forwin Peluang dan Tantangan Industri Kimia, Jakarta. Ia menekankan perlunya kepastian hukum dan keamanan berusaha agar investasi tidak terhambat. Rivai menambahkan, meskipun tanpa paksaan, perusahaan sebenarnya selalu berupaya berkontribusi pada masyarakat sekitar, antara lain melalui perekrutan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan pengusaha lokal sebagai vendor.

Dampak Buruk bagi Industri Nasional

Dampak negatif dari praktik pungli ormas ini sangat signifikan. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, memperkirakan kerugian akibat aktivitas ormas ini mencapai ratusan triliun rupiah. Kerugian tersebut tidak hanya mencakup pengeluaran langsung perusahaan, tetapi juga potensi investasi yang batal masuk ke Indonesia karena ketidakpastian keamanan dan hukum. Gangguan keamanan yang seringkali ditimbulkan oleh ormas, seperti unjuk rasa dan bahkan penyegelan pabrik, mengakibatkan terhambatnya operasional perusahaan dan kerugian produktivitas.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, juga menyoroti dampak buruk praktik ini pada industri mebel. Ia menilai, aktivitas ormas yang kerap bersifat premanisme, membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara seperti Vietnam yang memiliki iklim investasi yang lebih kondusif. Sobur pun meminta pemerintah untuk segera menertibkan aktivitas ormas yang meresahkan.

Upaya Pemerintah dan Solusi Jangka Panjang

Menanggapi keluhan tersebut, Kementerian Perindustrian telah berupaya meningkatkan keamanan di kawasan industri strategis dengan mendorongnya masuk dalam kategori obyek vital yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor. Namun, upaya ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi jangka panjang yang efektif.

Solusi yang komprehensif perlu melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum ormas yang melakukan pungutan liar, peningkatan koordinasi antara pemerintah, kepolisian, dan dunia usaha, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah juga perlu mendorong peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik pungutan liar yang merugikan.

Tanpa upaya yang terintegrasi dan konsisten, praktik pungutan liar oleh ormas akan terus menjadi ancaman bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada daya saing Indonesia di pasar global dan menghambat penciptaan lapangan kerja.