Larangan Study Tour: Ancaman PHK Massal di Sektor Pariwisata dan Transportasi Jawa Barat

Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour di wilayahnya telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha pariwisata dan transportasi. Larangan ini, menurut para pelaku usaha, berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berdampak ekonomi jangka panjang yang signifikan.

Ketua Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA) Jawa Barat, Cipto Prasodjo, memproyeksikan dampak negatif yang sangat besar terhadap industri otobus. Selama ini, study tour pelajar merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak perusahaan bus. Dengan dihentikannya kegiatan tersebut, perusahaan-perusahaan otobus akan dipaksa untuk mengurangi jumlah armada mereka, yang otomatis berakibat pada pengurangan jumlah sopir dan kondektur. "Jika larangan ini tetap diberlakukan, kami terpaksa mengurangi jumlah armada, dan ini akan berdampak langsung pada pengurangan jumlah karyawan. Banyak keluarga yang akan kehilangan mata pencahariannya," ungkap Cipto dalam sebuah forum diskusi pelaku pariwisata Jawa Barat, Selasa (11/3/2025).

Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor transportasi. Ketua panitia diskusi, Abung Hendrayana, memaparkan bahwa 60-80 persen konsumen agen travel di Jawa Barat berasal dari kegiatan study tour. Larangan ini mengancam kelangsungan usaha banyak pelaku usaha kecil di sektor pariwisata, mulai dari hotel, restoran, tempat wisata, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini mengandalkan kunjungan rombongan pelajar. "Ini akan menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, jauh lebih parah daripada dampak pandemi Covid-19," tegas Abung. Ia memperkirakan dampaknya akan terasa hingga lima tahun mendatang.

Lebih lanjut, Abung menjelaskan, "Jika Covid-19 berdampak selama dua tahun, maka larangan study tour ini akan menciptakan dampak yang jauh lebih besar dan berlangsung selama lima tahun. Banyak usaha kecil yang akan gulung tikar dan angka pengangguran akan meningkat drastis." Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan masalah sosial ekonomi yang serius di Jawa Barat.

Para pelaku pariwisata yang hadir dalam forum tersebut menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan ini dan berencana mengambil langkah-langkah konkret. Mereka berencana melakukan audiensi dengan pemerintah provinsi untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi. Namun, jika jalur dialog tidak membuahkan hasil, aksi protes akan menjadi opsi terakhir yang akan dipertimbangkan.

Situasi ini menuntut respon cepat dan solusi yang komprehensif dari pemerintah Jawa Barat. Diperlukan dialog yang intensif antara pemerintah dengan para pelaku usaha untuk mencari titik temu yang dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini dan mencari alternatif solusi yang berkelanjutan bagi sektor pariwisata dan transportasi Jawa Barat.