Kejaksaan Agung: Capaian PNBP Tinggi, Transparansi Informasi Perlu Ditingkatkan

Kejaksaan Agung (Kejagung) konsisten melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam wawancara eksklusif baru-baru ini. Menurut Burhanuddin, keberhasilan tersebut terutama didorong oleh upaya maksimal Kejagung dalam pemulihan dan perampasan aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Aset-aset tersebut, setelah melalui proses lelang yang telah diumumkan secara resmi, kemudian disumbangkan ke kas negara, menghasilkan PNBP yang signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, kendati capaian PNBP Kejagung selalu melebihi target, minimnya publikasi terkait detail angka dan prosesnya membuat informasi ini kurang tersampaikan kepada masyarakat luas.

Kegagalan dalam menyosialisasikan capaian PNBP ini diakui oleh Jaksa Agung sendiri. Ia menjelaskan bahwa meskipun data PNBP Kejagung tercatat dalam sistem Kementerian Keuangan, informasi tersebut belum sepenuhnya diakses dan dipahami publik. “Terdapat kesenjangan antara capaian riil dan pemahaman publik terhadap kinerja Kejagung dalam hal pemulihan aset,” ujar Burhanuddin. Ia menambahkan bahwa ke depan, Kejagung berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Langkah-langkah konkret yang akan diambil antara lain meningkatkan frekuensi publikasi laporan mengenai detail hasil lelang aset, memperjelas alur proses pemulihan aset, serta mengembangkan platform informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, publik dapat dengan mudah memantau dan mengevaluasi kinerja Kejagung dalam upaya pemberantasan korupsi dan penghimpunan PNBP.

Kejagung juga berencana untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk media massa, untuk memastikan informasi mengenai capaian PNBP dan prosesnya disampaikan secara efektif dan luas kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan komitmen Kejagung dalam memberantas korupsi dan menjaga kebersihan tata kelola keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas dianggap krusial untuk menciptakan sistem yang lebih bertanggung jawab dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memantau proses pemulihan aset hasil korupsi. Kejagung akan terus terbuka terhadap kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja dan transparansi lembaga. Kejagung juga akan memperkuat sistem pelaporan internal untuk memastikan setiap tahapan proses pemulihan aset dilakukan secara terukur, tertib administrasi, dan transparan.

Berikut beberapa poin penting yang akan menjadi fokus Kejagung dalam meningkatkan transparansi informasi:

• Meningkatkan frekuensi publikasi laporan hasil lelang aset.
• Memperjelas alur proses pemulihan aset secara detail.
• Mengembangkan platform informasi publik yang lebih user-friendly.
• Berkolaborasi dengan media massa untuk diseminasi informasi.
• Memperkuat sistem pelaporan internal.
• Terbuka terhadap kritik dan saran publik.