Penguatan BUMD Kunci Ketahanan Pangan Nasional: Bapanas Dorong Replikasi Model Food Station

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menekankan perlunya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjamin stabilitas pangan nasional. Hal ini disampaikan Ketut dalam sebuah diskusi bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (14/3/2025). Ketut melihat potensi signifikan BUMD sebagai enabler dalam menjaga stabilitas rantai pasok pangan, dari hulu hingga hilir.

Sebagai contoh keberhasilan, Ketut menunjuk Food Station Jakarta sebagai model yang patut ditiru oleh pemerintah daerah lainnya. Food Station, menurutnya, telah menunjukkan kemampuan dalam mengendalikan harga dan inflasi pangan di Ibu Kota dengan memantau pasokan dan melakukan intervensi tepat waktu. "Kemampuan Food Station dalam mengukur pasokan normal dan mengambil langkah antisipatif ketika pasokan menurun merupakan contoh yang perlu direplikasi," ujar Ketut dalam siaran pers Bapanas, Jumat (15/3/2025). Ia mendorong pemerintah daerah untuk mendirikan dan memberdayakan BUMD serupa guna menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan di daerah masing-masing.

BUMD, lanjut Ketut, dapat berperan aktif dalam program-program intervensi pemerintah seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP). Peran tersebut meliputi penyerapan hasil pertanian dari petani dan peternak saat harga rendah dan menstabilkan harga di pasar konsumen saat harga tinggi. "Dengan demikian, BUMD dapat bertindak sebagai stabilisator harga, melindungi petani dan konsumen sekaligus," tegasnya. Keberadaan BUMD yang kuat, menurut Ketut, juga krusial untuk mencegah praktik-praktik manipulasi harga oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang kerap mengambil keuntungan dari situasi fluktuasi harga.

Bapanas mencatat keberhasilan GPM pada tahun 2024 dengan pelaksanaan sebanyak 9.547 kali di 38 provinsi dan 480 kabupaten/kota. FDP juga menunjukkan capaian positif dengan realisasi 750 ton pangan pokok strategis, dengan target 1.000 ton pada tahun ini. Namun, Ketut mengingatkan, tanpa peran aktif BUMD, upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pangan akan menghadapi tantangan yang signifikan.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa penguatan BUMD oleh pemerintah daerah sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri. "Target swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto memerlukan kolaborasi yang kuat, melibatkan pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, dan BUMD. Semua pihak perlu terlibat agar target tersebut dapat tercapai dengan cepat dan Indonesia dapat mencapai kejayaan pangan," pungkas Arief.

Langkah-langkah yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk memperkuat BUMD dalam sektor pangan:

• Membangun kapasitas manajemen dan sumber daya manusia BUMD.
• Mendorong kolaborasi antara BUMD dengan petani dan pelaku usaha lainnya.
• Meningkatkan akses BUMD terhadap teknologi dan inovasi.
• Memberikan insentif dan dukungan keuangan bagi BUMD.
• Membuat regulasi yang mendukung peran BUMD dalam stabilisasi harga.

Dengan penguatan BUMD, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan dan berkeadilan.