Permintaan THR oleh RW Jembatan Lima: Polisi Tutup Kasus, Sanksi Administratif Diberikan

Viral di media sosial beberapa waktu lalu, surat edaran permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) dari pengurus RW 02 Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, telah menjadi sorotan publik. Surat tersebut ditujukan kepada sejumlah perusahaan yang kerap beroperasi di wilayah tersebut, dengan nominal permintaan yang tertera mencapai Rp 1 juta. Namun, Polsek Tambora memutuskan untuk tidak memproses kasus ini secara hukum. Keputusan ini didasarkan pada hasil penyelidikan yang menunjukkan tidak adanya unsur paksaan dalam pengumpulan dana tersebut.

Kapolsek Tambora, Kompol Kukuh Islami, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari ketua RW, permintaan tersebut berupa sumbangan sukarela tanpa paksaan dan tanpa nominal tetap. "Dari pengakuan Pak RW, ini tidak ada unsur pemaksaan. Dari hasil pemeriksaan, dia meminta sumbangan seikhlasnya. Tidak dipatok biaya, tidak dipaksa,” ujar Kompol Kukuh dalam konfirmasi beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Kompol Kukuh menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima dari pihak perusahaan yang merasa dirugikan atau dipaksa memberikan sumbangan.

Ketiadaan laporan resmi dan minimnya bukti unsur pemaksaan menjadi alasan utama penutupan kasus ini oleh pihak kepolisian. "Kalau dipolisikan, kita hanya memproses kalau di situ ada terjadinya korban yang merasa diperas, dipaksa, baru kita tindak,” tegas Kompol Kukuh. Oleh karena itu, penanganan kasus ini dialihkan ke ranah pemerintahan setempat. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Camat dan Lurah setempat untuk memberikan sanksi administratif kepada pengurus RW yang bersangkutan.

"Kemarin saya koordinasi dengan camat, camat sudah mengambil tindakan dengan Pak Lurahnya, sudah dilakukan peneguran,” tambah Kompol Kukuh. Sementara itu, Sekretaris RW 02, Febri, mengakui telah membuat surat edaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, dana yang terkumpul dari perusahaan selalu dibagikan kepada warga dan staf RW. Namun, ia juga mengakui bahwa nominal Rp 1 juta yang tertera dalam surat tersebut hanyalah angka acuan, bukan kewajiban. "Ada nominalnya sebagai acuan, tapi bukan sebagai kewajiban. Kalau ditulis Rp 1 juta, kan namanya orang begitu kan kita nyari inian tertinggi. Entar mereka juga cuma ngasih Rp 200.000-Rp 300.000,” jelas Febri.

Meskipun tidak diproses secara hukum, kasus ini tetap menjadi pelajaran penting terkait etika dan transparansi dalam pengumpulan dana di lingkungan masyarakat. Perlu adanya mekanisme yang lebih jelas dan terstruktur dalam penggalangan dana seperti ini untuk menghindari kesalahpahaman dan polemik di masa mendatang. Transparansi dalam penggunaan dana yang terkumpul juga menjadi hal krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan membina pengurus RW agar selalu bertindak sesuai aturan dan etika yang berlaku. Penegakan sanksi administratif diharapkan dapat menjadi efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Ke depan, diharapkan akan ada mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana di tingkat RW, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik dan menjaga harmoni sosial di masyarakat.