Larangan Study Tour di Jabar: Ancaman Krisis Ekonomi bagi Sektor Pariwisata

Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour di wilayahnya telah menimbulkan gelombang protes keras dari pelaku usaha pariwisata. Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA) menyatakan kebijakan ini berpotensi menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan yang berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk transportasi, perhotelan, restoran, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua IPOBA Jawa Barat, Cipto Prasodjo, dalam sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh pelaku usaha pariwisata pada Selasa (11/3/2025), menggambarkan dampak larangan ini sebagai bencana ekonomi yang sebanding dengan pandemi Covid-19. "Jika kebijakan ini terus berlanjut," tegas Cipto, "dampaknya akan jauh lebih panjang daripada pandemi Covid-19 yang hanya berlangsung sekitar dua tahun. Ini akan menjadi pukulan telak bagi industri pariwisata Jawa Barat selama lima tahun ke depan." Ia menekankan bahwa larangan tersebut tidak hanya membatasi pendapatan perusahaan otobus (PO), tetapi juga akan memicu pengangguran massal di sektor terkait, seperti hotel, restoran, tempat wisata, dan UMKM.

Lebih lanjut, Cipto menjelaskan bahwa PO bus akan terpaksa mengurangi jumlah armada dan merumahkan para sopir dan kondektur. "Pengurangan armada secara otomatis akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para sopir dan kondektur, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian keluarga mereka," imbuhnya. Sentimen serupa disampaikan oleh Ketua Panitia Diskusi, Abung Hendrayana, yang juga menekankan bahwa agen travel yang selama ini mengandalkan rombongan study tour akan mengalami kerugian besar dan terancam gulung tikar. "Tidak hanya kerugian finansial, larangan ini akan memicu gelombang PHK dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi banyak keluarga," kata Hendrayana.

Para pelaku usaha pariwisata yang hadir dalam forum tersebut sepakat untuk menolak kebijakan larangan study tour. Mereka berencana untuk melakukan audiensi dengan pemerintah daerah. Jika upaya tersebut gagal menghasilkan solusi yang memuaskan, mereka mengancam akan melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan mereka. "Kami akan berupaya melalui jalur dialog dan audiensi," ujar Cipto. "Namun, jika tidak ada tanggapan positif dari pemerintah, kami siap untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ini. Larangan study tour di Jabar berpotensi berdampak negatif terhadap citra pariwisata Jawa Barat di mata provinsi lain. Provinsi lain kemungkinan akan mengurangi kunjungan ke Jawa Barat jika kebijakan ini tetap diberlakukan," tambahnya.

Para pelaku usaha pariwisata berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi alternatif yang lebih bijaksana, seperti mengubah pola dan mekanisme study tour agar tetap aman dan terkendali, tanpa harus menghapuskan kegiatan tersebut secara keseluruhan. Mereka menekankan bahwa study tour merupakan bagian penting dari sektor pariwisata Jawa Barat dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Berikut poin penting dari dampak larangan study tour: * - Pengurangan armada bus dan PHK massal di sektor transportasi. * - Penurunan pendapatan dan potensi gulung tikar bagi hotel, restoran, dan UMKM. * - Ancaman pengangguran massal dan dampak ekonomi jangka panjang selama lima tahun. * - Potensi penurunan kunjungan wisatawan dari provinsi lain. * - Ancaman kerugian ekonomi yang signifikan bagi sektor pariwisata Jawa Barat.