Imbauan Bantuan Hari Raya untuk Mitra Ojol: Antara Harapan dan Realita

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru-baru ini mengeluarkan imbauan kepada perusahaan aplikasi ojek online (ojol) untuk memberikan Bantuan Hari Raya (BHR) kepada para mitra pengemudi. Imbauan ini merekomendasikan besaran BHR sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan mitra selama 12 bulan terakhir. Kebijakan ini, yang ditujukan untuk meringankan beban para mitra ojol menjelang hari raya, menimbulkan beragam reaksi dan perhitungan yang perlu ditelaah lebih lanjut. Perlu digarisbawahi bahwa imbauan ini hanya berlaku bagi mitra yang tergolong 'produktif', yaitu mereka yang menjadikan pekerjaan sebagai pengemudi ojol sebagai pekerjaan utama.

Menaker RI, Yassierli, dalam keterangannya yang dikutip dari Antaranews pada Jumat (14/3), menegaskan bahwa perhitungan BHR mengacu pada rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Namun, realita di lapangan menunjukkan disparitas pendapatan yang signifikan di antara para mitra ojol. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, pendapatan bulanan mitra ojol umumnya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta. Hanya sedikit yang mampu menembus angka di atas itu. Oleh karena itu, besaran BHR yang diterima pun akan bervariasi secara signifikan, tergantung pada pendapatan masing-masing mitra.

Berikut simulasi besaran BHR berdasarkan pendapatan bulanan, yang perlu diingat hanya sebagai gambaran kasar dan belum tentu mencerminkan kondisi riil di lapangan:

• Pendapatan Rp 1 juta/bulan: BHR Rp 200.000
• Pendapatan Rp 2 juta/bulan: BHR Rp 400.000
• Pendapatan Rp 3 juta/bulan: BHR Rp 600.000
• Pendapatan Rp 4 juta/bulan: BHR Rp 800.000
• Pendapatan Rp 5 juta/bulan: BHR Rp 1.000.000
• Pendapatan Rp 6 juta/bulan: BHR Rp 1.200.000
• Pendapatan Rp 7 juta/bulan: BHR Rp 1.400.000
• Pendapatan Rp 8 juta/bulan: BHR Rp 1.600.000
• Pendapatan Rp 9 juta/bulan: BHR Rp 1.800.000
• Pendapatan Rp 10 juta/bulan: BHR Rp 2.000.000

Perlu ditekankan bahwa angka-angka tersebut hanyalah proyeksi berdasarkan imbauan pemerintah. Besaran BHR yang diterima mitra ojol di lapangan berpotensi berbeda, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi ojol. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas imbauan tersebut dalam memberikan kesejahteraan yang signifikan kepada seluruh mitra ojol, khususnya mereka yang memiliki penghasilan rendah.

Sebelumnya, Garda Indonesia, sebuah asosiasi ojol, mengusulkan besaran BHR yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat. Namun, berdasarkan skema 20 persen dari pendapatan bulanan, seorang mitra ojol harus memiliki pendapatan minimal Rp 25 juta per bulan untuk mendapatkan BHR setara UMP. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara harapan dan realita pendapatan mitra ojol di Indonesia, dan menyorot perlunya kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi digital ini. Implementasi imbauan ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan para mitra ojol layak untuk terus dipantau dan dievaluasi.