Perubahan Regulasi dan Implikasinya Terhadap Jabatan Sekretaris Kabinet: Letkol Teddy Indra Wijaya dan Aturan Terbaru

Pengangkatan Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memicu perdebatan publik. Pertanyaan utama yang muncul adalah terkait statusnya sebagai perwira aktif TNI dan implikasinya terhadap jabatan sipil tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI, terdapat pembatasan bagi prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil, membutuhkan pengunduran diri dari dinas militer jika ingin menjabat posisi di luar 10 kementerian/lembaga yang diizinkan.

Namun, perdebatan ini telah menemui titik terang seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Perpres ini merevisi struktur organisasi, menempatkan Sekretariat Kabinet (Setkab) di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Pasal 48 ayat (1) Perpres tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa Setmilpres terdiri dari, antara lain, Sekretaris Kabinet. Hal ini memberikan dasar hukum bagi Letkol Teddy untuk menduduki jabatan Seskab tanpa harus mengundurkan diri dari TNI. Perubahan struktural ini telah mengubah landasan hukum yang sebelumnya mengatur posisi Seskab, yakni Perpres Nomor 55 Tahun 2020 yang menempatkan Setkab secara langsung di bawah Presiden.

Penjelasan resmi terkait legalitas jabatan Letkol Teddy juga disampaikan oleh beberapa pejabat tinggi negara. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa berdasarkan regulasi terbaru, Letkol Teddy tidak diwajibkan mundur dari TNI. Pernyataan KSAD ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang memastikan bahwa kenaikan pangkat Letkol Teddy telah melalui prosedur yang berlaku di lingkungan TNI dan sesuai dengan aturan yang berlaku pasca perubahan regulasi. Ia menekankan bahwa tidak ada pelanggaran aturan dalam hal ini.

Lebih lanjut, Menko Polkam juga menjelaskan bahwa keputusan kenaikan pangkat Letkol Teddy merupakan bentuk penghargaan atas dedikasinya dan kapasitasnya sebagai Seskab. Keputusan ini merupakan wewenang penuh Panglima TNI. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai potensi konflik kepentingan atau pelanggaran aturan yang mungkin terjadi.

Perpres Nomor 148 Tahun 2024 juga mengatur hak keuangan dan fasilitas yang diterima Seskab, termasuk ketentuan khusus bagi Seskab yang berasal dari TNI atau Polri. Pasal 121 ayat (2) Perpres tersebut mengatur bahwa hak keuangan dan fasilitas Seskab dari latar belakang TNI atau Polri akan disesuaikan dengan golongan kepangkatannya. Dengan demikian, aspek remunerasi dan kesejahteraan Letkol Teddy sebagai Seskab juga telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulannya, perubahan regulasi melalui Perpres Nomor 148 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Letkol Teddy Indra Wijaya untuk tetap menjabat sebagai Seskab tanpa harus mengundurkan diri dari TNI. Pernyataan resmi dari pejabat terkait semakin memperjelas hal ini, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran aturan yang terjadi dalam pengangkatan dan kenaikan pangkatnya. Perubahan ini juga telah secara komprehensif mengatur aspek remunerasi dan fasilitas yang diterima Seskab, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang militer.