Gubernur Dedi Mulyadi Awasi Langsung Pembersihan Bangunan Liar di Kali Sepak, Bekasi

Jumat pagi (14 Maret 2025), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin langsung operasi penertiban 60 bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sepak, Desa Srimukti dan Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kegiatan skala besar ini melibatkan sejumlah instansi dan aparat keamanan untuk memastikan kelancaran proses pembongkaran dan pemulihan aliran sungai. Kehadiran Gubernur Dedi Mulyadi menandakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi masalah bangunan liar yang kerap menjadi penyebab banjir dan kerusakan lingkungan.

Didampingi oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, operasi ini mengerahkan kekuatan besar. Sebanyak 40 unit ekskavator disiapkan untuk meratakan bangunan-bangunan yang melanggar aturan tersebut. Personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi, Polsek Tambun Selatan, dan Koramil 01/Tambun bertugas untuk mengamankan jalannya operasi dan menjaga ketertiban. Persiapan matang terlihat sejak pukul 07.00 WIB, dengan beberapa unit ekskavator sudah siap beroperasi di lokasi, tepatnya di sekitar lampu merah depan pintu Tol Gabus. Petugas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi serta perangkat desa setempat juga turut serta dalam operasi ini.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Srijaya, Sofyan Hadi, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan langkah penting untuk memulihkan kondisi Kali Sepak. Keberadaan bangunan liar selama ini dinilai telah mengganggu aliran sungai, meningkatkan risiko banjir, dan merusak estetika lingkungan. Ia berharap, dengan adanya penertiban ini, Kali Sepak dapat kembali berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Meskipun Gubernur Dedi Mulyadi dan Bupati Ade Kuswara terpantau hadir di lokasi pada tahap awal operasi, pengawasan ketat terus dilakukan untuk memastikan seluruh bangunan liar berhasil dibongkar sesuai rencana.

Operasi penertiban ini tidak hanya sekadar pembongkaran fisik, namun juga merupakan upaya untuk menegakkan aturan dan tata ruang yang baik. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah yang signifikan menunjukan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan bangunan liar ini. Ke depan, diharapkan ada pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah munculnya bangunan liar baru di sepanjang bantaran Kali Sepak dan daerah aliran sungai lainnya. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan solusi relokasi yang layak bagi warga yang terdampak pembongkaran, sebagai bentuk kepedulian sosial dan pemenuhan hak-hak warga.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus bersinergi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Operasi penertiban bangunan liar di Kali Sepak ini menjadi contoh nyata dari komitmen tersebut, dan diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menangani masalah serupa. Keberhasilan operasi ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, mencegah bencana banjir, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar Kali Sepak.