Normalisasi Sungai Ciliwung: Proyek Strategis Pengendalian Banjir Jakarta

Pemerintah pusat dan daerah menyatakan komitmen kuat untuk melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya strategis dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam rapat tersebut, disepakati percepatan pembebasan lahan seluas 11 hektar yang membentang sepanjang 16 kilometer di aliran Sungai Ciliwung, mulai dari Kelurahan Pengadegan hingga Rawajati.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa proses pengadaan lahan telah memasuki tahap krusial. Pihaknya telah menetapkan timeframe dan skema sertifikasi lahan untuk memastikan proses berjalan lancar dan tuntas. Target penyelesaian pengadaan lahan adalah akhir Mei 2025, sehingga pembangunan fisik normalisasi Sungai Ciliwung dapat dimulai pada awal Juni 2025. "Kami optimistis, pada awal Juni pembangunan sudah dapat dimulai karena lahan sudah clean and clear," tegas Menteri Nusron.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menambahkan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian penting dari program penanganan banjir jangka menengah. Proyek ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN, yang diyakini akan mampu mengurangi potensi banjir di Jakarta hingga 40 persen. "Hambatan-hambatan yang sebelumnya ada telah berhasil diatasi," ujar Gubernur Pramono, seraya menambahkan detail teknis akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan harapannya agar proyek normalisasi ini berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. "Harapan kami, banjir di Jakarta dapat dikendalikan dan tidak lagi menjadi masalah besar di tahun-tahun mendatang," tandas Menteri Dody.

Langkah-langkah Konkret yang Telah dan Akan Dilakukan:

• Penyiapan timeframe dan skema sertifikasi lahan oleh Kementerian ATR/BPN.
• Target penyelesaian pengadaan lahan: akhir Mei 2025.
• Dimulainya pembangunan fisik normalisasi: awal Juni 2025.
• Koordinasi intensif antara Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• Dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap program penanganan banjir jangka menengah di Jakarta.

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Keberhasilan proyek ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga Jakarta dan lingkungan sekitarnya.