Peninjauan Kawasan Puncak Pascabanjir: Gubernur Jabar Prioritaskan Keselamatan Warga

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Lingkungan Hidup akan segera meninjau Kawasan Puncak menyusul bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Bogor pada Kamis, 6 Maret 2025. Tinjauan ini dilakukan sebagai respons atas dampak serius alih fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana hidrometeorologi tersebut. Banjir bandang yang mengakibatkan ratusan keluarga mengungsi dan kerugian material signifikan, mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi tata kelola kawasan tersebut secara menyeluruh.

Kang Dedi, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, menyatakan keprihatinannya atas kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana alam. Ia menekankan perlunya mengembalikan fungsi kawasan Puncak sebagai daerah resapan air. Pembangunan tempat rekreasi yang tidak terkendali, menurutnya, telah mengurangi daya serap air dan memperparah dampak hujan deras. Pernyataan ini diperkuat oleh laporan Bupati Bogor terkait runtuhnya sebuah kubah di salah satu objek wisata yang menyumbat aliran sungai dan memperparah luapan air. Hal ini juga mendorong evaluasi terhadap peran BUMD Jawa Barat, Jaswita, yang mengelola salah satu objek wisata di kawasan tersebut. Dalam kunjungannya, Gubernur akan mengambil keputusan penting terkait alih fungsi lahan, dengan mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dan keselamatan warga.

Evaluasi dan Langkah Antisipatif

Gubernur Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan bahwa keselamatan warga merupakan prioritas utama. Ia mempertanyakan apakah pembangunan tempat rekreasi yang berpotensi menimbulkan bencana dibenarkan dengan mengorbankan keselamatan masyarakat. Keputusan penting akan diambil terkait penataan ulang Kawasan Puncak, dengan mempertimbangkan potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang. Evaluasi ini tidak hanya akan difokuskan pada izin pembangunan dan tata kelola lingkungan, tetapi juga pada peran serta BUMD dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Bencana banjir bandang di Cileungsi, misalnya, mencatat angka yang mengkhawatirkan. Sebanyak 400 keluarga atau 1.627 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 60 sentimeter. Angka ini menjadi indikator penting betapa krusialnya pengelolaan Kawasan Puncak untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Gubernur berharap peninjauan lapangan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kerusakan yang terjadi dan menjadi dasar bagi langkah-langkah antisipatif yang lebih efektif.

Langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah daerah meliputi:

• Peninjauan izin pembangunan di Kawasan Puncak.
• Evaluasi peran BUMD dalam pengelolaan objek wisata.
• Pembentukan kebijakan yang lebih ketat terkait alih fungsi lahan.
• Peningkatan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi.
• Program rehabilitasi dan restorasi lahan di kawasan Puncak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah ini demi melindungi keselamatan warga dan melestarikan lingkungan. Peninjauan Kawasan Puncak diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.