Pengalihan Anggaran Sarapan Gratis Jakarta: Fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, memberikan sorotan terhadap keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan program Sarapan Gratis dan mengalihkan anggarannya. Keputusan ini, yang diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengarah pada peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta renovasi kantin sekolah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fahira menekankan pentingnya optimalisasi anggaran yang dialihkan agar berdampak positif pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan pelajar di Jakarta. Transparansi dan penargetan yang tepat menjadi kunci keberhasilan program baru ini.

Fahira menjabarkan tiga poin krusial yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengalihan anggaran tersebut. Pertama, transparansi dalam penambahan kuota penerima KJP Plus dan KJMU sangat penting. Penambahan kuota harus benar-benar terfokus pada siswa dari keluarga kurang mampu untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Kedua, renovasi kantin sekolah harus melampaui perbaikan fisik semata dan harus memenuhi standar gizi dan kesehatan yang ketat. Kantin sekolah harus menjadi tempat yang higienis dan menyediakan makanan yang bergizi seimbang. Ketiga, efektivitas program MBG harus ditingkatkan untuk memastikan distribusi makanan bergizi yang merata dan menjangkau seluruh pelajar yang membutuhkan. Hal ini membutuhkan sistem distribusi yang efisien dan pengawasan yang ketat.

Belajar dari Negara Lain: Model Kantin Sekolah yang Efektif

Fahira menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mempelajari sistem kantin sekolah di negara lain yang telah terbukti sukses. Sebagai contoh, program “Shokuiku” di Jepang mengintegrasikan pendidikan gizi dengan penyediaan makanan bergizi dan berkualitas tinggi di kantin sekolah. Program ini tidak hanya fokus pada nutrisi makanan, tetapi juga pada kebersihan dan keseimbangan gizi yang terukur. Korea Selatan juga memiliki program serupa dengan kontrol yang ketat terhadap kualitas makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian, serta melibatkan orangtua dalam pengawasan. Dengan mempelajari model-model ini, Jakarta dapat membangun kantin sekolah yang lebih modern dan efisien, menjadi pusat pemenuhan gizi bagi para pelajar.

Kantin Sekolah sebagai Pusat Pemenuhan Gizi

Fahira berharap SPPG yang direncanakan dapat menjadi pusat pemenuhan gizi yang efektif dan terintegrasi di sekolah-sekolah Jakarta. Menu makanan harus dirancang oleh ahli gizi dan menggunakan bahan-bahan lokal untuk memastikan kandungan nutrisi yang optimal bagi anak-anak. Dengan demikian, tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pelajar tetap tercapai meskipun program Sarapan Gratis dihentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa pengalihan anggaran ini tidak hanya efisien tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pelajar Jakarta. Proses pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan utama dari program pengalihan anggaran ini.

Kesimpulan: Keputusan untuk menghentikan program Sarapan Gratis membuka peluang untuk menciptakan sistem yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi dan pendidikan anak-anak di Jakarta. Keberhasilan program baru ini bergantung pada transparansi, perencanaan yang matang, dan komitmen untuk memastikan semua pelajar, terutama mereka dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan gizi yang memadai.