Permintaan THR kepada Perusahaan Logistik di Jembatan Lima Menuai Kontroversi

Pengurus RW 02 Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, tengah menjadi sorotan publik menyusul permintaan tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan-perusahaan logistik yang beroperasi di wilayah tersebut. Permintaan yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir ini, menurut Sekretaris RW 02, Febri, ditujukan sebagai bentuk kompensasi atas gangguan yang ditimbulkan aktivitas bongkar muat barang di lingkungan warga. Dalam surat edaran yang beredar, pengurus RW mencantumkan nominal usulan sebesar Rp 1.000.000,- per perusahaan, namun Febri menekankan bahwa angka tersebut hanyalah acuan, bukan kewajiban. Faktanya, jumlah THR yang diterima bervariasi, mulai dari Rp 150.000,- hingga Rp 500.000,- per perusahaan.

Febri menjelaskan lebih lanjut bahwa dana THR yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan sosial di wilayah RW 02, termasuk membantu warga yang mengalami musibah kematian dan berbagai program kemasyarakatan lainnya. Ia juga mengakui bahwa aktivitas bongkar muat yang intens menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan kesulitan akses bagi warga setempat. Dengan demikian, permintaan THR tersebut, menurutnya, dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atas dampak operasional mereka terhadap lingkungan sekitar. Namun demikian, penggunaan istilah 'THR' yang identik dengan pembayaran kepada karyawan telah menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan dana tersebut.

• Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
  • Tujuan Permintaan THR: Kompensasi atas gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas bongkar muat dan sebagai bentuk CSR dari perusahaan.
  • Nominal yang Diusulkan: Rp 1.000.000,- per perusahaan (hanya sebagai acuan).
  • Nominal yang Diterima: Bervariasi, antara Rp 150.000,- hingga Rp 500.000,- per perusahaan.
  • Penggunaan Dana: Kegiatan sosial di RW 02, termasuk bantuan warga.
  • Jumlah Perusahaan yang Dituju: 30-40 perusahaan logistik.
  • Reaksi Publik: Permintaan THR ini telah menjadi kontroversi dan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul, Febri menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berharap agar ke depannya permasalahan serupa dapat diselesaikan secara langsung melalui dialog dan komunikasi yang baik antara pengurus RW dan perusahaan-perusahaan terkait. Ia juga menegaskan kembali bahwa tujuan utama dari permintaan THR ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperbaiki kondisi lingkungan di RW 02 Jembatan Lima. Namun, kejelasan mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana THR perlu dikaji ulang agar terhindar dari kesalahpahaman dan polemik di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan warga sesuai dengan tujuan awal.