Empat Belas Direktur Perusahaan Minyakita Jadi Tersangka Kasus Penipuan Takaran

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran produksi minyak goreng Minyakita. Keempat belas direktur tersebut terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran minyak dalam kemasan, yang tidak sesuai dengan label yang tertera. Kasus ini berawal dari 14 laporan polisi yang diterima oleh Satgas Pangan terkait ketidaksesuaian volume Minyakita dengan label kemasannya. Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, menegaskan bahwa seluruh tersangka merupakan direktur utama dari perusahaan produsen Minyakita yang terbukti melanggar aturan.

"Seluruhnya adalah direktur utama perusahaan yang memproduksi Minyakita. Yang bertanggung jawab sesuai Undang-Undang ya direkturnya," tegas Brigjen Helfi dalam keterangan pers di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan PT Artha Eka Global Asia dan Pencabutan Izin Usaha

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang. Perusahaan yang berstatus pengemas ulang (repacker) dan distributor tingkat 1 (D1) ini terbukti mengurangi volume Minyakita dalam kemasan. Hasil investigasi menemukan bahwa PT AEGA memproduksi Minyakita kurang dari 1 liter per kemasan, meskipun label kemasan tertera 1 liter. Lebih jauh lagi, terungkap pula bahwa PT AEGA memberikan lisensi ilegal kepada dua distributor di Tangerang untuk memproduksi Minyakita tanpa izin resmi dari pemerintah. Atas pelanggaran tersebut, Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri telah menyegel PT AEGA dan mencabut izin operasionalnya.

"Izinnya dicabut, tidak boleh beroperasi lagi," tegas Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam konferensi pers di lokasi yang sama.

Pelanggaran Skema Domestic Market Obligation (DMO)

Selain mengurangi takaran, investigasi juga mengungkap bahwa PT AEGA tidak menggunakan bahan baku dari skema Domestic Market Obligation (DMO). Padahal, Minyakita seharusnya diproduksi dari kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit yang mengikuti skema DMO. Direktur PT AEGA telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 62 juncto Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp 2 miliar.

Dampak Kasus dan Langkah Ke Depan

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap produsen dalam menjaga kualitas dan kuantitas produk yang beredar di pasaran. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi konsumen dari praktik curang yang merugikan.

Para tersangka kini menghadapi proses hukum dan potensi hukuman yang berat. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar mematuhi peraturan yang berlaku dan memprioritaskan kepentingan konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan yang tertera pada label kemasan.

Kasus ini juga menyorot pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok minyak goreng di Indonesia. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan efektif untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci dalam menciptakan pasar yang adil dan melindungi kepentingan konsumen.