Kolaborasi Kementrans dan BGN Wujudkan Makan Bergizi Gratis di 154 Kawasan Transmigrasi

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi berkolaborasi untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi strategis ini akan membangun 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memastikan aksesibilitas terhadap makanan bergizi bagi penduduk di daerah tersebut.

Program MBG ini tidak hanya sekadar menyediakan bahan makanan mentah, melainkan juga makanan siap saji yang bergizi seimbang. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa pembangunan SPPG akan dibiayai sepenuhnya oleh BGN. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa tenaga kerja yang mengelola SPPG dapat berasal dari kalangan transmigran, dengan bahan baku yang diprioritaskan dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan lokal. Hal ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat transmigran dan sekaligus mendukung perekonomian lokal.

"Kami akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan BGN untuk merealisasikan program ini," ujar Menteri Iftitah dalam keterangannya di Jakarta. Beliau menambahkan bahwa Kementrans tengah mempelajari konsep SPPG secara menyeluruh untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan di setiap kawasan transmigrasi. Kementerian juga berencana membangun SPPG yang dilengkapi dengan rumah makan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap makanan bergizi yang telah diolah.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik kolaborasi ini dan mendukung penuh gagasan Kementrans untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. BGN menargetkan pembangunan 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia. SPPG ini akan berperan sebagai dapur umum yang memproduksi makanan bergizi, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola utamanya. BGN siap bertanggung jawab atas pembangunan dan pengawasan SPPG, setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan kesiapan lahan yang akan disediakan oleh Kementrans. "Siapkan lahannya, pembangunan dan pengawasan kami yang tangani," tegas Kepala BGN.

Kolaborasi ini merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigran. Dengan memastikan akses terhadap makanan bergizi, diharapkan akan tercipta generasi yang lebih sehat dan produktif. Program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan pemanfaatan sumber daya alam setempat.

Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan:

• Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementrans dan BGN.
• Pembangunan 154 unit SPPG di kawasan transmigrasi.
• Pemanfaatan tenaga kerja lokal (transmigran) dalam pengelolaan SPPG.
• Penggunaan bahan baku dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan lokal.
• Pengembangan SPPG yang dilengkapi dengan rumah makan.
• Pengawasan pembangunan dan operasional SPPG oleh BGN.

Program ini diharapkan akan menjadi model keberhasilan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat di daerah transmigrasi dan dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.