Menhut Diduga Abaikan Pertanyaan Terkait Rekrutmen Tim FOLU Net Sink 2030

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, dinilai menghindari pertanyaan awak media terkait dominasi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Insiden ini terjadi Kamis (13/3/2025) siang di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, seusai rapat pembentukan desk koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan.

Setelah konferensi pers, Menhut yang mengenakan batik langsung bergegas meninggalkan lokasi. Upaya awak media untuk mengkonfirmasi mengenai tudingan penunjukan kader PSI secara tidak transparan dibalas dengan pernyataan singkat bahwa ia sedang terburu-buru karena ada janji dengan DPR. Pernyataan tersebut disampaikan sembari masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait komposisi tim FOLU Net Sink 2030.

Hal ini menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi proses rekrutmen tim FOLU Net Sink 2030. Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, telah menyuarakan keprihatinan serupa. Dalam siaran pers pada Sabtu (8/3/2025), Johan Rosihan menekankan pentingnya transparansi dan kompetensi sebagai dasar utama dalam proses seleksi anggota tim tersebut. Ia mempertanyakan apakah proses rekrutmen telah dilakukan secara objektif dan berdasarkan meritokrasi atau hanya sekedar penempatan kader partai.

Johan Rosihan juga menyampaikan bahwa publik berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme seleksi yang digunakan. Tujuan utama program FOLU Net Sink 2030 adalah pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anggota tim yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Ketidakhadiran transparansi dalam proses rekrutmen dapat menghambat keberhasilan program dan menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan politik di baliknya.

Keengganan Menhut Raja Juli Antoni untuk menjawab pertanyaan awak media semakin memperkuat kekhawatiran publik terkait dugaan praktik 'bagi-bagi kekuasaan' dalam pembentukan tim FOLU Net Sink 2030. Kejelasan dan transparansi dalam proses rekrutmen menjadi kunci penting untuk memastikan integritas dan keberhasilan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang krusial ini. Minimnya respon dari pihak Menhut hingga saat ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah dalam menjalankan program tersebut dengan prinsip good governance dan akuntabilitas publik.

Berikut poin-poin penting dari kejadian tersebut:

• Menhut Raja Juli Antoni menghindari pertanyaan media terkait dominasi kader PSI di tim FOLU Net Sink 2030.
• Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan sebelumnya telah menyoroti pentingnya transparansi dalam rekrutmen tim.
• Keengganan Menhut untuk memberikan penjelasan menimbulkan kecurigaan adanya praktik nepotisme.
• Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi hal krusial dalam keberhasilan program FOLU Net Sink 2030.
• Kejadian ini memicu pertanyaan tentang komitmen pemerintah terhadap good governance.