Korupsi Jalan Layang Tol MBZ: Vonis Ringan di Tengah Kerugian Negara Rp510 Miliar dan Infrastruktur Rusak

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Layang Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek telah menorehkan catatan kelam dalam sejarah infrastruktur Indonesia. Proses hukum yang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengungkap praktik penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai angka fantastis: Rp510 miliar. Kerugian tersebut bukan hanya berupa angka di atas kertas, namun juga berdampak nyata pada kualitas infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan. Jalan layang yang seharusnya menjadi solusi kemacetan, kini terbatas fungsinya karena konstruksi yang tidak memenuhi standar.

Investigasi yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap serangkaian tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk eks Direktur Utama Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono; Ketua Panitia Lelang PT JJC, Yudhi Mahyudin; Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas; eks Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite; dan Kepala Divisi III PT Waskita Karya, Dono Parwoto. Mereka terbukti melakukan perubahan spesifikasi material dan konstruksi Jalan Layang Tol MBZ, secara sengaja menurunkan volume dan kualitas steel box girder serta mutu beton yang digunakan. Perubahan ini menyebabkan jalan layang tersebut tidak mampu menampung beban kendaraan golongan III, IV, dan V, seperti truk tronton dan trailer, membatasi fungsionalitas jalan tol tersebut dan membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan kesaksian ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hasil audit, terungkap detail penyimpangan tersebut. Perubahan spesifikasi steel box girder dari bentuk V menjadi U, dan kemudian mengalami perubahan ukuran lebih kecil lagi selama proses pembangunan, merupakan contoh nyata dari praktik korupsi yang merugikan negara. Demikian pula dengan pengurangan mutu beton yang seharusnya mencapai K-500 dengan kuat tekan 41,5 MPa, namun kenyataannya hanya mencapai 20-25 MPa. Hal ini membuat jalan layang hanya mampu dilalui oleh kendaraan golongan II (mobil dan truk kecil), jauh dari spesifikasi desain awal. BPKP merinci kerugian negara akibat kekurangan volume pekerjaan struktur beton (Rp 347.797.997.376,90), kekurangan mutu beton (Rp 19.537.521.412,50), dan kekurangan pekerjaan steel box girder (Rp 142.749.742.699), yang totalnya mencapai Rp 510.085.261.485,41.

Ironisnya, hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa terbilang ringan. Meskipun kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah dan berdampak pada keselamatan publik, hanya Dono Parwoto yang masih menjalani proses peradilan. Sementara, Djoko dan Yudhi divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 250 juta, sedangkan Sofiah dan Tony divonis empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Vonis ini memicu pertanyaan publik tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan dan berdampak luas pada masyarakat.

Kasus ini menjadi sorotan tajam atas lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Selain menimbulkan kerugian finansial yang besar, korupsi ini juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan publik dan memunculkan pertanyaan mendasar tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Perlu adanya reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.

Daftar Terdakwa dan Vonis:

• Dono Parwoto: Masih menjalani proses peradilan.
• Djoko Dwijono: 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.
• Yudhi Mahyudin: 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.
• Sofiah Balfas: 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.
• Tony Budianto Sihite: 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.