Larangan Study Tour di Jawa Barat: Dampak Berantai bagi Sektor Pariwisata dan Transportasi

Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang kegiatan study tour telah menimbulkan efek domino yang signifikan, tidak hanya di Jawa Barat sendiri, tetapi juga meluas ke provinsi-provinsi lain. Dampaknya terasa nyata pada sektor transportasi dan pariwisata, khususnya bagi pelaku usaha yang selama ini mengandalkan kunjungan sekolah sebagai sumber pendapatan utama. Penurunan pendapatan yang signifikan telah dilaporkan oleh berbagai perusahaan otobus dan agen perjalanan, sementara destinasi wisata di Jawa Barat juga merasakan penurunan jumlah kunjungan.

Salah satu contoh nyata adalah PT Tifanha, perusahaan otobus yang berbasis di Cirebon. Manajer Pemasaran mereka, Irfan Firmansyah, mengungkapkan bahwa pembatalan pemesanan sewa bus wisata untuk study tour telah mencapai 30% untuk bulan April dan Mei 2025. Kondisi ini diperparah dengan adanya perubahan rute perjalanan, di mana banyak konsumen yang awalnya berencana mengunjungi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kini memilih untuk berwisata di dalam kota atau provinsi masing-masing. Situasi ini memaksa PT Tifanha untuk mengembalikan uang kepada konsumen yang telah melakukan pemesanan. Irfan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada bulan Oktober, periode perjalanan industri, dan akhir tahun, meskipun saat ini belum terlihat dampak signifikan.

Lebih jauh lagi, dampak larangan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan transportasi di Jawa Barat, tetapi juga oleh destinasi wisata dan para pelaku usaha di daerah lain. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menjelaskan bahwa pembatalan study tour dari luar Jawa Barat telah terjadi. Kondisi ini telah memicu reaksi dari pengusaha tour and travel di Jawa Tengah, yang kemudian mengurangi atau menghentikan kunjungan mereka ke Jawa Barat. Agus Sukmanjaya menekankan perlunya strategi adaptasi dan kolaborasi yang lebih kuat untuk mengatasi situasi ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan memperkuat potensi wisata lokal di wilayah Cirebon Raya (Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu) dan mengembangkan paket wisata kolaboratif antar kabupaten/kota untuk ditawarkan ke daerah lain, seperti Bekasi dan Depok.

Agus juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi para pelaku usaha travel, termasuk standardisasi dan sertifikasi untuk memastikan keselamatan dan keamanan selama perjalanan wisata. Ia menekankan pentingnya introspeksi dan penggalian potensi wisata di Jawa Barat, yang kaya akan destinasi menarik, baik pariwisata maupun industri, untuk menarik minat pengunjung, termasuk kunjungan sekolah yang sebelumnya menjadi andalan pendapatan sektor pariwisata dan transportasi. Ke depan, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, dinas terkait, pengusaha travel, dan pelaku usaha pariwisata sangat krusial untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Jawa Barat dan meminimalisir dampak negatif dari kebijakan larangan study tour.

• Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
  • Pembatalan pesanan bus wisata mencapai 30% pada bulan April dan Mei 2025.
  • Perubahan rute perjalanan menjadi wisata dalam kota atau provinsi.
  • Pengembalian uang kepada konsumen.
  • Dampak potensial pada perjalanan industri di bulan Oktober dan akhir tahun.
  • Reaksi dari pengusaha tour and travel di Jawa Tengah.
  • Usulan pengembangan paket wisata kolaboratif di wilayah Cirebon Raya.
  • Pentingnya peningkatan kompetensi dan standardisasi bagi pelaku usaha travel.
  • Kekayaan destinasi wisata di Jawa Barat, baik pariwisata maupun industri.