Program Sarapan Gratis Pilkada Jakarta Dibatalkan, Anggaran Dialihkan untuk KJP dan KJMU

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membatalkan program sarapan gratis yang pernah menjadi janji kampanye pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta sebelumnya. Keputusan ini diambil setelah dilakukannya pertemuan antara Pramono Anung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025. Pramono menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat. Alih-alih menyediakan sarapan gratis, anggaran yang telah dialokasikan akan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan dana tersebut untuk memperluas cakupan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pramono mengumumkan peningkatan kuota penerima KJP dari 520.000 siswa menjadi 705.000 siswa. Sementara itu, program KJMU yang sempat tertunda akan dilanjutkan dengan target 15.000 penerima beasiswa. Beasiswa KJMU akan diberikan hingga mahasiswa tersebut lulus, dengan syarat mereka memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum yang telah ditetapkan. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Jakarta yang kurang mampu, serta memberikan insentif bagi mahasiswa berprestasi.

Selain peningkatan akses pendidikan, anggaran yang semula ditujukan untuk program sarapan gratis juga akan digunakan untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di Jakarta. Kantin-kantin sekolah tersebut akan dialihfungsikan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan terhadap program MBG pemerintah pusat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya renovasi kantin sekolah sebagai infrastruktur pendukung program MBG agar dapat berjalan optimal. Saat ini Jakarta baru memiliki 33 SPPG, namun akan bertambah sembilan unit pada 17 Maret 2025. Dadan menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan program makan bergizi, selain anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Dengan dukungan Pemprov DKI Jakarta, percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, pembatalan program sarapan gratis bukan berarti Pemprov DKI Jakarta mengabaikan kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk mengalokasikan anggaran secara lebih strategis dan terintegrasi dengan program pemerintah pusat, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan akses terhadap makanan bergizi bagi pelajar dan mahasiswa di Jakarta. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Rincian Alokasi Anggaran:

• Peningkatan kuota penerima KJP: dari 520.000 menjadi 705.000 siswa.
• Pelaksanaan program KJMU: dengan target 15.000 penerima beasiswa hingga lulus.
• Renovasi kantin sekolah: untuk dialihfungsikan menjadi SPPG dalam rangka mendukung program MBG.