Proyek Tanggul Laut Raksasa: AHY Tekankan Perencanaan Matang, Libatkan Semua Pihak

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya perencanaan matang dalam pembangunan proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang pantai utara Jawa. Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk proyek ini, AHY menegaskan perlunya pendekatan yang terukur dan komprehensif, menghindari tergesa-gesa yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Pernyataan ini disampaikan AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

"Proyek ini berskala besar dan kompleks," ujar AHY. "Tahap perencanaan harus benar-benar matang, karena kesalahan di awal dapat berakibat fatal dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan di kemudian hari. Oleh karena itu, kita perlu waktu yang cukup untuk menyusun konsep yang terintegrasi dan berkelanjutan." AHY menambahkan bahwa saat ini timnya tengah fokus pada penyusunan dan penyempurnaan konsep pembangunan tanggul laut, mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan lingkungan.

Proyek Giant Sea Wall, yang akan membentang dari Tangerang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur sepanjang kurang lebih 946 kilometer, memiliki cakupan wilayah yang luas dan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah. AHY menjelaskan bahwa kolaborasi dan koordinasi antar kementerian teknis terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta pemerintah daerah di sepanjang jalur proyek, mutlak diperlukan. Proses ini juga akan menyertakan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang optimal.

"Kami akan melibatkan semua pihak, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga masyarakat," tegas AHY. "Semua suara akan didengarkan dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan ini. Tujuannya adalah menemukan solusi terbaik yang berkelanjutan, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat." Prioritas pembangunan, lanjut AHY, akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, potensi dampak lingkungan, dan ketersediaan anggaran. Pembiayaan proyek besar ini tidak hanya akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga akan berupaya menarik investasi swasta, mengingat potensi ekonomi yang signifikan dari proyek ini, termasuk pengembangan jalan tol di atas tanggul, pembangkit listrik tenaga surya terapung, dan potensi lainnya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, sebelumnya telah mengkonfirmasi arahan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satgas Giant Sea Wall. Proyek ini, yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan abrasi pantai dan banjir rob di wilayah pesisir utara Jawa. Namun, AHY menekankan bahwa kecepatan bukanlah prioritas utama, melainkan ketepatan dan efektivitas perencanaan yang memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek ini dalam jangka panjang.

Catatan: Angka dan detail spesifik dalam berita ini mungkin dapat bervariasi sesuai sumber informasi yang berbeda.