Gelombang PHK Massal Awal 2025: Janji 19 Juta Lapangan Kerja Dipertanyakan

Indonesia dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di awal tahun 2025, menimbulkan pertanyaan serius terhadap janji kampanye pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja. Ribuan pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka di berbagai sektor, memicu kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Situasi ini menciptakan kontras tajam antara janji politik dan realitas di lapangan, menimbulkan gelombang kritik dan tuntutan untuk solusi yang efektif.

Data PHK yang telah terhimpun menunjukkan skala masalah yang signifikan. Di Banten, PT Adis Dimension Footwear telah memberhentikan 1.500 karyawan, sementara PT Victory Ching Luh tengah dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan. Di Jawa Tengah, penutupan PT Sritex Group, pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara, mengakibatkan PHK terhadap 10.669 karyawan. Situasi serupa terjadi di Jawa Barat, dengan PT Sanken Indonesia (450 pekerja), PT Yamaha Music Indonesia (1.100 pekerja), PT Tokai Kagu Indonesia (100 pekerja), PT Danbi International (sekitar 2.079 pekerja), dan PT Bapintri (267 pekerja) melakukan PHK massal. Jumlah PHK yang mencapai puluhan ribu pekerja ini menjadi sorotan tajam publik dan menimbulkan kegelisahan yang meluas di tengah masyarakat.

Analisis Penyebab PHK Massal

Beberapa faktor berkontribusi terhadap gelombang PHK ini. Penurunan permintaan pasar global, penutupan pabrik akibat kerugian finansial, dan relokasi produksi ke negara lain menjadi penyebab utama. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi sektor yang paling terpukul, dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan masuknya produk impor yang lebih murah. Implementasi Permendag No. 36/2023, Permendag No. 7/2024, dan Permendag No. 8/2024, yang dianggap mempermudah masuknya produk impor, turut memperburuk situasi. Banyak produk tekstil impor, terutama dari China, membanjiri pasar domestik dengan harga yang jauh lebih kompetitif, sehingga industri dalam negeri kesulitan bersaing. Relokasi pabrik ke negara lain, seperti Vietnam, juga disebabkan oleh ketidakpastian iklim investasi di Indonesia, yang ditandai oleh birokrasi yang rumit, korupsi, dan pungutan liar.

Dampak dan Solusi

Gelombang PHK ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, termasuk penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, ketidakstabilan sosial dan politik, serta peningkatan aksi demonstrasi dan kritik dari berbagai pihak. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah perlu mengambil langkah konkret. Kementerian Ketenagakerjaan harus mengawasi proses PHK untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Revisi peraturan impor, khususnya Permendag No. 8/2024, diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan efisiensi anggaran negara juga perlu ditinjau ulang agar tidak berdampak pada pengurangan lapangan kerja. Terakhir, penciptaan iklim investasi yang kondusif, melalui penyederhanaan birokrasi, pemberantasan korupsi dan pungli, sangat penting untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah ini dapat berujung pada krisis sosial dan politik yang lebih besar.

Janji Kampanye dan Realitas:

Janji kampanye Prabowo-Gibran untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja, termasuk 5 juta green job, kini menjadi fokus kritik publik. Kegagalan memenuhi janji tersebut di tengah gelombang PHK massal semakin memperlebar jurang pemisah antara harapan dan kenyataan, menguatkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program-programnya untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi rakyat Indonesia.