Revitalisasi Aset Daerah: Strategi Optimalisasi Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat dengan mengutamakan revitalisasi aset daerah yang telah ada, ketimbang membangun gedung baru. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Semarang, Rabu (12/3/2025). Maskur menekankan pentingnya optimalisasi bangunan sekolah yang telah ada namun tidak terpakai, khususnya di kabupaten/kota yang telah melakukan regrouping sekolah dasar (SD). Strategi ini dinilai lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia.

"Keberadaan aset yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, akan menjadi fokus utama," jelas Maskur. Proses pemanfaatan aset ini akan dikaji secara cermat, meliputi mekanisme hibah atau pinjam pakai, demi memastikan kelancaran pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Lebih lanjut, Maskur menambahkan bahwa beberapa daerah di Jawa Tengah telah memenuhi kebutuhan lahan untuk program ini dan komitmen untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan pemerintah kabupaten/kota telah disampaikan.

Sementara itu, Menteri Sosial Gus Ipul menjelaskan bahwa meskipun idealnya lahan yang dibutuhkan untuk mendirikan Sekolah Rakyat berkisar antara 5 hingga 10 hektar, pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap, khususnya di daerah yang ketersediaan lahannya terbatas. "Jika lahan seluas itu tidak tersedia, maka kemungkinan akan memanfaatkan bangunan sekolah dasar yang sudah ada," tambahnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi program terhadap kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya di masing-masing daerah.

Sebagai tahap awal, empat lokasi sentra di Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai lokasi uji coba program Sekolah Rakyat, yaitu Solo, Magelang, Temanggung, dan Pati. Keempat daerah ini dipilih karena telah memiliki aset yang dapat dioptimalkan untuk kebutuhan program. Pendaftaran peserta didik baru direncanakan akan dibuka pada Juli 2025, dengan prioritas diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1). Jika kuota dari desil 1 terpenuhi, pendaftaran akan dibuka untuk anak-anak dari desil 2 (sangat miskin), dan selanjutnya hingga desil 4 (rentan miskin).

Sekolah Rakyat ini akan menerapkan sistem boarding school, serupa dengan pondok pesantren, dengan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA. Kurikulum dan pola pendidikan sedang dalam tahap penyempurnaan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gus Ipul juga menambahkan bahwa seluruh pendanaan program akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan harapan adanya partisipasi aktif pemerintah daerah dalam menyediakan lahan atau bangunan yang dapat direvitalisasi.

Program Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengoptimalkan aset yang telah ada, program ini diharapkan dapat berjalan efisien dan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Tahap awal program ini yang fokus pada revitalisasi aset yang ada menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang telah tersedia demi tercapainya tujuan mulia peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Tengah.