Teheran Tolak Ultimatum AS, Pezeshkian Tantang Trump Terkait Negosiasi Nuklir

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dengan tegas menolak tawaran negosiasi yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait kesepakatan nuklir. Penolakan ini disampaikan Pezeshkian melalui pernyataan resmi yang dikutip media pemerintah Iran pada Selasa, 11 Maret 2025. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas surat yang dikirim Trump kepada Teheran beberapa hari sebelumnya, mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan guna membahas kesepakatan nuklir baru. Pezeshkian dengan lantang menyatakan penolakannya terhadap pendekatan yang ditempuh AS, menekankan bahwa ancaman dan tekanan bukanlah cara yang tepat untuk memulai dialog.

"Tidak dapat diterima bahwa mereka (AS) memberi perintah dan membuat ancaman," tegas Pezeshkian. "Saya bahkan tidak akan bernegosiasi dengan Anda. Silakan lakukan sesukamu." Sikap keras ini sejalan dengan pendirian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang sebelumnya menyatakan penolakan Iran terhadap tekanan Barat untuk kembali berunding. Penolakan ini menggarisbawahi ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara, yang semakin diperparah oleh percepatan program nuklir Iran.

Strategi Tekanan Maksimum AS dan Percepatan Program Nuklir Iran

Meskipun menyatakan keinginan untuk mencapai kesepakatan baru dengan Iran, Trump tetap mempertahankan strategi "tekanan maksimum" yang terbukti kontroversial. Strategi ini bertujuan untuk mengisolasi Iran secara ekonomi melalui sanksi berat, terutama terhadap ekspor minyaknya. Dalam wawancara dengan Fox Business, Trump mengemukakan dua opsi dalam menghadapi Iran: tindakan militer atau kesepakatan. Namun, pilihan untuk kembali bernegosiasi tampaknya telah ditolak mentah-mentah oleh Teheran.

Sementara itu, Iran terus meningkatkan kegiatan pengayaan uraniumnya. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengeluarkan peringatan terkait percepatan pengayaan uranium hingga mencapai level 60 persen, mendekati ambang batas 90 persen yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata nuklir. Meskipun Iran berulang kali membantah memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata nuklir, peningkatan aktivitas pengayaan uranium ini telah memicu kekhawatiran global, terutama mengingat riwayat ketegangan antara Iran dan Barat.

Konteks Ketegangan dan Kesepakatan Nuklir 2015

Percepatan program nuklir Iran terjadi setahun setelah Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 yang melibatkan enam negara besar dunia, termasuk Iran. Penarikan AS dan pemulihan sanksi berat telah melumpuhkan perekonomian Iran, yang kini semakin meningkatkan aktivitas nuklirnya sebagai bentuk balasan. Situasi ini menyoroti kegagalan diplomasi dan peningkatan risiko konflik antara kedua negara. Keengganan Iran untuk bernegosiasi di bawah tekanan, dibarengi dengan percepatan program nuklirnya, menandakan babak baru ketegangan geopolitik yang berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas regional dan global. Dunia internasional kini menghadapi dilema: bagaimana mencegah eskalasi konflik sambil berupaya untuk menghidupkan kembali negosiasi yang dapat meredakan krisis nuklir yang semakin memburuk ini.

Implikasi dan Perkembangan Ke Depan

Kebuntuan negosiasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan perjanjian nuklir dan stabilitas regional. Komunitas internasional perlu berupaya untuk mencari solusi diplomatik yang dapat mengatasi kekhawatiran kedua belah pihak. Penting untuk diingat bahwa eskalasi konflik akan berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat, dan tindakan pencegahan perlu diambil untuk menghindari skenario terburuk.

• Perlu upaya diplomasi intensif dari pihak ketiga untuk menjembatani kesenjangan antara Iran dan AS.
• Penting untuk mengedepankan dialog dan negosiasi yang berbasis saling menghormati dan tanpa ancaman.
• Masyarakat internasional harus mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi.

Ke depan, dunia akan terus memantau perkembangan situasi dengan seksama, menunggu langkah selanjutnya dari Iran dan AS yang menentukan nasib perjanjian nuklir dan keamanan regional.