MKD DPR Selidiki Pernyataan Ahmad Dhani Soal Naturalisasi Pemain Sepak Bola

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan memanggil Ahmad Dhani, anggota Komisi X DPR RI, untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataannya yang dinilai kontroversial dan berpotensi seksis. Pemanggilan ini menyusul laporan yang diterima MKD dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terkait pernyataan Ahmad Dhani dalam sebuah rapat Komisi X DPR RI dengan PSSI. Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membenarkan rencana pemanggilan tersebut dan menegaskan bahwa surat resmi dari Komnas Perempuan telah diterima lembaga tersebut.

"Surat dari Komnas Perempuan telah kami terima, dan sebagai tindak lanjut, kami akan memanggil Bapak Ahmad Dhani untuk melakukan klarifikasi pada pekan depan," ujar Dek Gam kepada awak media pada Rabu, 12 Maret 2025. Dek Gam menjelaskan bahwa hingga saat ini, Komnas Perempuan baru mengirimkan surat resmi, belum mengirimkan perwakilan untuk hadir langsung ke MKD. Klarifikasi yang akan dilakukan tersebut berfokus pada pernyataan Ahmad Dhani yang dinilai kontroversial dan menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya di media sosial.

Pernyataan kontroversial tersebut dilontarkan Ahmad Dhani dalam rapat Komisi X DPR RI dengan PSSI pada Rabu, 5 Maret 2025. Rapat tersebut membahas proses naturalisasi tiga pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia, yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupessy. Namun, di luar konteks pembahasan utama, Ahmad Dhani mengemukakan ide yang dianggap tidak relevan dan menuai kritik luas. Ia menyarankan agar pemain naturalisasi dijodohkan dengan perempuan Indonesia, dengan keyakinan bahwa keturunan dari pernikahan tersebut akan menghasilkan pemain sepak bola berbakat.

Usulan ini dinilai oleh banyak pihak sebagai pernyataan yang tidak sensitif, tidak profesional, dan menunjukkan pandangan yang seksis terhadap perempuan. Pernyataan tersebut dinilai tidak hanya merendahkan peran perempuan, tetapi juga mengabaikan aspek penting dalam proses naturalisasi pemain sepak bola yang berfokus pada kemampuan dan prestasi di lapangan. Kritik pun datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan dan pemerhati sepak bola nasional. Komnas Perempuan, sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan, menganggap pernyataan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan meminta pertanggungjawaban Ahmad Dhani atas pernyataannya tersebut.

Proses pemanggilan dan klarifikasi oleh MKD ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota dewan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terutama yang menyangkut isu sensitif seperti kesetaraan gender. MKD DPR RI memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dewan, dan hasil dari proses klarifikasi ini akan menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh MKD.

Langkah MKD ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang menilai pentingnya menegakkan etika dan profesionalisme di lingkungan parlemen. Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab setiap individu dalam menyampaikan pendapat di ruang publik dan dampaknya terhadap masyarakat.