Wali Kota Sukabumi Dukung Kebijakan Wajib Militer untuk Atasi Kenakalan Remaja

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan dukungannya terhadap wacana penerapan wajib militer bagi para remaja pelaku kenakalan, yang sebelumnya digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sikap mendukung ini disampaikan Ayep Zaki di Mapolres Sukabumi Kota pada Rabu, 12 Maret 2025. Namun, beliau menekankan bahwa implementasi kebijakan tersebut sepenuhnya bergantung pada aturan dan petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan pusat.

"Sebagai kepala daerah, saya akan sepenuhnya mengikuti arahan dan petunjuk teknis dari pemerintah provinsi dan pusat. Kebijakan ini, jika diterapkan, akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menangani masalah kenakalan remaja," ujar Ayep Zaki kepada awak media. Beliau menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Meskipun menunggu regulasi wajib militer dari tingkat provinsi dan pusat, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, khususnya aksi berandal bermotor dan tawuran pelajar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara unsur Forkopimda Kota Sukabumi dengan Polres Sukabumi Kota pada hari yang sama. Kerja sama ini memfokuskan pada program pembinaan bagi para pelaku kenakalan remaja.

Berdasarkan MoU tersebut, para pelaku kenakalan remaja, termasuk anggota geng motor dan pelaku perang sarung, akan menjalani pembinaan di pesantren selama beberapa hari. Program ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan sekaligus memberikan arahan positif bagi para remaja tersebut. Proses pembinaan di pesantren ini difokuskan pada pemulihan perilaku dan pengembangan karakter positif para peserta.

"Kami optimistis program pembinaan di pesantren ini akan efektif dalam menekan angka kenakalan remaja. Namun, kami menyadari bahwa ini merupakan bagian dari solusi jangka pendek. Oleh karena itu, kami sangat berharap kebijakan wajib militer dapat segera direalisasikan untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif," tambah Ayep Zaki. Beliau juga berharap adanya dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja di Kota Sukabumi.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Sukabumi ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi generasi muda. Kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pesantren diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menekan angka kenakalan remaja di Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi tantangan yang berkembang terkait masalah kenakalan remaja.

Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat, guna menciptakan sinergi yang efektif dalam pembinaan dan pengawasan remaja. Program-program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya kenakalan remaja juga akan terus ditingkatkan secara berkala.

Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Semua upaya ini dilakukan dengan harapan dapat menekan angka kenakalan remaja dan menciptakan Kota Sukabumi yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya.

Langkah-langkah yang dilakukan ini meliputi:

• Penandatanganan MoU antara Forkopimda Kota Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota.
• Program pembinaan di pesantren bagi pelaku kenakalan remaja.
• Menunggu regulasi wajib militer dari pemerintah provinsi dan pusat.
• Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait.
• Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya kenakalan remaja.