Demo Pengemudi Ojol Makassar: Jalan Lumpuh, Tuntutan Kenaikan Tarif dan Pergantian Kadishub

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari platform Grab, Gojek, dan Maxim memadati Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Rabu (12/03/2025). Aksi demonstrasi yang mereka gelar di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tersebut mengakibatkan kemacetan total di kedua ruas jalan, akibat pembakaran ban di tengah jalan sebagai bentuk protes. Para demonstran, yang mengusung tagar #Gerobak, menyampaikan tuntutan tegas terkait implementasi Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor 2559/XII/Tahun 2022 tentang kenaikan tarif ojol.

Para pengemudi ojol merasa hak mereka dirampas oleh pihak aplikator. Mereka menyatakan kekecewaan karena SK Gubernur yang seharusnya berlaku sejak 27 Februari 2025 belum juga diimplementasikan oleh para perusahaan aplikasi ojek online. Salah satu orator, Takdir, menegaskan bahwa semua aplikator telah menandatangani berita acara persetujuan atas SK Gubernur tersebut. "Poin utama aksi ini adalah pengimplementasian SK Gubernur 2559," tegas Takdir. "Kami meminta Pemprov Sulsel bersikap tegas terhadap aplikator agar tarif sesuai keputusan yang telah disepakati diterapkan. Kegagalan aplikator dalam menjalankan SK ini sangat merugikan kami sebagai driver." Kemacetan parah yang terjadi merupakan dampak nyata dari kekecewaan dan tuntutan yang disampaikan para pengemudi.

SK Gubernur tersebut secara rinci mengatur kenaikan tarif batas bawah ojek online menjadi Rp5.444,22 per kilometer dari sebelumnya Rp3.700 per kilometer. Tarif batas atas juga mengalami kenaikan 15 persen, menjadi Rp7.485,84 per kilometer dari Rp6.500 per kilometer. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol yang selama ini merasa terbebani dengan tarif yang dinilai terlalu rendah.

Tidak hanya menuntut implementasi SK Gubernur, para demonstran juga mendesak pencopotan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sulsel. Mereka menilai Kadishub kurang tegas dalam mengawasi penerapan regulasi tarif oleh aplikator. Tuduhan tersebut menggambarkan ketidakpercayaan para pengemudi terhadap pengawasan pemerintah dalam melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan berlangsung hingga malam hari, dengan para demonstran berencana bertahan hingga Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menemui mereka dan memberikan solusi atas tuntutan yang diajukan.

Kemacetan yang terjadi menimbulkan dampak signifikan bagi aktivitas masyarakat Makassar. Pembakaran ban, selain sebagai bentuk protes, juga menimbulkan potensi bahaya lingkungan. Aksi ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pemerintah dan tanggung jawab aplikator dalam memastikan kesejahteraan para pengemudi ojol.

Berikut poin-poin penting tuntutan para demonstran:

• Implementasi penuh SK Gubernur Sulsel Nomor 2559/XII/Tahun 2022 tentang kenaikan tarif ojek online.
• Teguran dan sanksi tegas dari Pemprov Sulsel kepada aplikator yang belum menerapkan kenaikan tarif.
• Pencopotan Kepala Dinas Perhubungan Sulsel atas dugaan ketidaktegasan dalam mengawasi penerapan regulasi tarif.

Ke depannya, diperlukan dialog yang konstruktif antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi ojol untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menghindari terulangnya aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.