Perombakan Kabinet Merah Putih: Prioritaskan Stabilitas Politik di Atas Kinerja Ekonomi?

Evaluasi Kabinet: Lebih Mementingkan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan pada 8 September 2025 lalu menjadi sorotan tajam. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan, memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat politik dan ekonomi.

Keputusan mengganti Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan memicu reaksi keras dari pasar. Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang menjaga kredibilitas fiskal Indonesia. Penggantinya dianggap kurang memiliki legitimasi di mata investor global. Dampaknya langsung terasa: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam, nilai tukar rupiah melemah, dan Credit Default Swap (CDS) melonjak.

Reaksi Pasar Terhadap Perombakan Kabinet

Pasar keuangan menunjukkan reaksi negatif terhadap reshuffle kabinet. Data menunjukkan:

• Credit Default Swap (CDS) 5 tahun Indonesia: Naik menjadi 72,52 basis poin dari 67,72 basis poin.
• Yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun: Naik ke level 6,45 persen dari 6,39 persen.
• IHSG: Turun 1,66 persen pada sesi pertama hari Selasa (9/9/25) ke level 7.638,26.
• Net Sell Asing: Meningkat tajam menjadi Rp 2,99 triliun pada sesi perdagangan pertama 9 September 2025.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa investor menuntut kompensasi yang lebih tinggi untuk menanggung risiko ketidakpastian kebijakan fiskal pasca-reshuffle. Peningkatan CDS yang signifikan menandakan bahwa tingkat ketidakpastian di Indonesia dipersepsikan meningkat, sehingga risiko investasi di sektor keuangan Indonesia juga meningkat. Jika kondisi ini berlanjut, beban bunga yang ditanggung APBN akan semakin tinggi di masa depan. Pasar saham juga berpotensi mengalami penyusutan nilai akibat tekanan jual yang besar.

Reshuffle di Tengah Gelombang Protes

Ironisnya, perombakan kabinet ini dilakukan di tengah gelombang protes masyarakat terkait mahalnya harga pangan dan anggaran legislatif yang membengkak. Alih-alih mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, pemerintah justru melakukan perombakan yang dinilai sebagai langkah kosmetik belaka. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga menuai kritik karena dianggap menambah beban fiskal di tengah upaya efisiensi anggaran.

Publik menilai bahwa reshuffle ini lebih didasarkan pada akomodasi politik dan standar ganda. Menteri-menteri dengan rekam jejak buruk tetap aman, sementara sosok yang menjaga kredibilitas justru disingkirkan. Kriteria evaluasi kabinet dinilai lebih mengutamakan loyalitas politik daripada kinerja dan integritas. Hal ini mencerminkan wajah politik transaksional yang semakin kentara.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Seharusnya, penyusunan kabinet didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Perombakan kabinet idealnya dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan kalkulasi politik. Jika pertimbangannya lebih pada loyalitas daripada kapasitas, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan tercederai. Setiap perubahan komposisi kabinet harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik.

Reshuffle yang tidak menyentuh sektor krusial seperti pangan, energi, dan kesehatan dinilai gagal menjawab mandat demokrasi yang diterima oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya menggunakan reshuffle sebagai instrumen untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, bukan untuk mempertebal persepsi bahwa pemerintah bekerja untuk dirinya sendiri.

Konsolidasi Kekuasaan atau Kepentingan Rakyat?

Perombakan kabinet ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan. Presiden Prabowo ingin memastikan semua menteri adalah loyalis, tanpa memperhatikan apakah loyalis tersebut mewakili kepentingan oligarki atau elite-elite tertentu. Akibatnya, independensi kebijakan publik terkikis, kepercayaan investor tergerus, dan rakyat semakin skeptis.

Jika kabinet hanya diisi oleh orang-orang yang patuh, keberanian untuk berkata benar di meja kekuasaan akan hilang. Program-program ambisius seperti makan siang gratis dan koperasi desa merah putih tidak lagi dikawal oleh figur yang dikenal disiplin fiskal. Risiko inflasi, pelebaran utang, dan ketidakpastian pasar semakin terbuka. Sektor-sektor krusial seperti energi, pangan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan tidak tersentuh oleh reshuffle ini.

Masyarakat menanti rencana konkret dari menteri-menteri baru untuk meredam inflasi, memperkuat jaring pengaman sosial, mengendalikan defisit, mempertegas kebijakan antikorupsi, dan memperbaiki ketimpangan regional. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, reshuffle ini hanya akan menjadi panggung seremonial belaka. Politik dinilai mengalahkan akal sehat kebijakan dan aspirasi substantif publik.

Pemerintah seharusnya mengutamakan solusi nyata daripada perhitungan kekuasaan. Jika arah ini dipertahankan, reshuffle berpotensi menjadi bumerang dan memperdalam krisis kepercayaan publik.