Menkeu Purbaya Sampaikan Permohonan Maaf Atas Pernyataan Kontroversial Terkait Tuntutan 17+8
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf atas responsnya terkait tuntutan 17+8 yang sebelumnya menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Pengakuan ini disampaikan setelah pernyataannya dianggap meremehkan aspirasi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Purbaya mengakui kekeliruannya dalam memberikan penilaian awal terhadap tuntutan tersebut. Ia meralat pernyataannya yang sebelumnya menyebut bahwa tuntutan itu hanya berasal dari sebagian kecil masyarakat. "Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," ujarnya.
Menkeu Purbaya mengungkapkan keterkejutannya atas viralnya pernyataannya dan respons negatif yang muncul dari masyarakat. Ia menyatakan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di depan publik. Purbaya pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh pernyataannya tersebut.
"Jadi, itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," kata Purbaya.
Menanggapi tuntutan 17+8, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Ia menyadari bahwa pemulihan ekonomi menjadi kunci untuk meredakan keresahan dan memenuhi aspirasi masyarakat.
Transformasi Peran: Dari Ketua LPS Menjadi Menteri Keuangan
Dalam kesempatan terpisah, Purbaya meminta masyarakat untuk memahami posisinya sebagai pejabat yang baru ditunjuk. Ia mengaku masih beradaptasi dengan peran barunya sebagai Menteri Keuangan, yang sangat berbeda dengan jabatannya sebelumnya sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Purbaya menyebut dirinya sebagai "menteri kagetan" dan menyadari bahwa setiap ucapan dan tindakannya kini menjadi sorotan publik.
"Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan, jadi kalo ngomong katanya kalo kata Bu Sri Mulyani gayanya Koboi," ujar Purbaya usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) bersama Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
"Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata kalau di keuangan beda Bu (Sri Mulyani), salah ngomong dipelintir sana-sini," sambungnya.
Ia berjanji akan terus belajar dan beradaptasi dengan tugas-tugas barunya, serta meminta masukan dan arahan dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Purbaya berharap, dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, kebijakan fiskal Indonesia dapat semakin baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian.
"Jadi ke depan teman-teman media, mohon beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau beberapa bulan baru kritik habis-habisan," kata dia.
Pernyataan Awal Purbaya Terkait Tuntutan 17+8
Sebelumnya, Purbaya sempat memberikan respons terhadap tuntutan 17+8 dengan menyatakan bahwa dirinya belum mempelajari secara mendalam tuntutan tersebut. Ia berpendapat bahwa tuntutan itu berasal dari sebagian kecil masyarakat yang merasa terganggu dan kurang sejahtera. Purbaya meyakini bahwa jika pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, tuntutan tersebut akan mereda.
"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Menurut Purbaya, tuntutan itu akan hilang jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jika ekonomi mencapai angka 6-7%, masyarakat dinilai tidak akan demo karena sibuk bekerja dan makan enak.