Refleksi Hari Bhayangkara: Antara Ideal Hoegeng dan Realitas Kepolisian Kontemporer

Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen penting bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tahun ini, tema "Polri untuk Rakyat" menjadi sorotan, mencerminkan harapan dan tuntutan publik akan institusi kepolisian yang lebih baik.

Meskipun perayaan Hari Bhayangkara seringkali diisi dengan upacara dan seremoni, esensi yang lebih dalam terletak pada refleksi dan evaluasi diri. Masyarakat terus mendesak Polri untuk melakukan pembenahan internal yang signifikan. Berbagai kasus yang melibatkan oknum aparat sebagai bagian dari jaringan kejahatan menjadi bukti nyata bahwa reformasi yang mendalam masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Dalam konteks ini, nama Hoegeng Imam Santoso kembali mencuat. Di tengah citra polisi yang seringkali tercoreng, Hoegeng hadir sebagai simbol integritas, kejujuran, dan keteladanan yang langka. Sosoknya menjadi pembanding yang tajam terhadap realitas yang ada.

Hoegeng: Simbol Keteladanan

Hoegeng menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tahun 1968 hingga 1971. Selama masa jabatannya yang singkat, ia dikenal karena prinsipnya yang teguh menolak suap, kedisiplinannya dalam menegakkan hukum, dan gaya hidupnya yang bersahaja.

Kisah-kisah tentang kesederhanaan dan kejujurannya telah menjadi legenda. Ia menolak fasilitas mewah dan hidup dengan sederhana, bahkan setelah pensiun. Keberaniannya melawan intervensi kekuasaan ekonomi dan menindak tegas mafia bea cukai membuatnya tidak disukai oleh banyak pihak di era Orde Baru. Meskipun secara resmi ia mengundurkan diri, banyak yang percaya bahwa Hoegeng dipaksa untuk meninggalkan jabatannya karena integritasnya dianggap sebagai ancaman.

Bahkan setelah pensiun, Hoegeng tetap menjadi sosok yang disegani dan dihormati. Gus Dur, seorang tokoh yang dikenal dengan kejujurannya, pernah mengatakan bahwa hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng. Pernyataan ini, meskipun sarkastik, mencerminkan kekaguman sekaligus keprihatinan terhadap kondisi kepolisian saat itu.

Realitas Kepolisian Kontemporer

Namun, pertanyaan yang relevan adalah: apakah sosok Hoegeng benar-benar menjadi inspirasi internal di tubuh Polri saat ini? Ataukah namanya hanya dijadikan simbol tanpa ada upaya nyata untuk meneladani nilai-nilai yang ia perjuangkan?

Laporan dari Komnas HAM dan Kompolnas menunjukkan bahwa keluhan publik terhadap polisi masih didominasi oleh praktik pungli, kriminalisasi warga, kekerasan berlebihan, dan keterlibatan dalam jaringan narkoba. Studi dari Indonesia Police Watch (2023) mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen aduan masyarakat terkait dengan perilaku aparat di lapangan.

Beberapa tahun terakhir, citra kepolisian semakin terpuruk akibat skandal-skandal besar yang melibatkan para petinggi Polri. Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo pada tahun 2022 mengguncang kepercayaan publik. Tak lama kemudian, muncul kasus Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, yang terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ironisnya, narkoba yang diperjualbelikan adalah barang bukti sitaan negara yang seharusnya dimusnahkan.

Kasus-kasus ini bukan hanya mencerminkan kebobrokan moral individu, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan internal Polri. Bagaimana mungkin seorang jenderal bintang dua bisa menjalankan bisnis narkoba dengan jaringan yang luas tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun?

Hoegeng: Cermin atau Sekadar Bayangan?

Banyak polisi muda yang mengagumi Hoegeng, tetapi mereka juga menyadari bahwa sistem yang ada tidak memberikan ruang yang cukup bagi keteladanan untuk tumbuh. Tekanan dari atasan dan lingkungan kerja seringkali memaksa mereka untuk berkompromi terhadap pelanggaran hukum.

Dalam konteks ini, Hoegeng lebih menyerupai patung diam di lobi kantor daripada semangat hidup yang menginspirasi tindakan. Reformasi kepolisian pasca-Orde Baru yang diharapkan membawa perubahan signifikan seringkali terhambat oleh kepentingan oligarki yang mempertahankan pola lama dengan wajah baru. Dalam struktur seperti ini, loyalitas kepada kekuasaan dan uang lebih dihargai daripada integritas.

Momentum Refleksi

Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum reflektif bagi institusi kepolisian. Namun, selama Hoegeng hanya dijadikan ikon simbolik tanpa mengubah praktik keseharian aparat, maka ia hanya akan menjadi nama jalan, nama auditorium, atau patung perunggu—bukan sebagai nilai yang hidup dalam tubuh institusi.

Reformasi kepolisian tidak bisa hanya berhenti pada pelatihan etika atau penyuluhan semangat integritas. Reformasi harus mencakup sistem akuntabilitas yang kuat, perlindungan bagi whistleblower, transparansi anggaran, dan pemangkasan jejaring bisnis-politik dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Tanpa langkah-langkah konkret ini, polisi jujur seperti Hoegeng akan tetap menjadi pengecualian, bukan kebiasaan.

Publik Indonesia berhak menuntut lebih. Dalam negara demokratis, penegak hukum bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan pelayan publik yang melindungi hak-hak sipil. Ketika polisi bisa hidup jujur, adil, dan tidak menakutkan bagi rakyat biasa, maka di situlah Hoegeng benar-benar hidup kembali, bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, melainkan sebagai cahaya untuk masa depan.