Thailand Terjerat Krisis Politik: PM Ditangguhkan, Resesi Mengintai Ekonomi

Krisis politik yang tengah melanda Thailand kian memperburuk kondisi perekonomian negara tersebut. Penangguhan jabatan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra oleh Mahkamah Konstitusi pada 1 Juli 2025 menjadi katalisator ketidakpastian yang semakin membebani Negeri Gajah Putih.

Penangguhan ini merupakan buntut dari penyelidikan dugaan pelanggaran etika terkait sengketa diplomatik dengan Kamboja. Senator konservatif menuding Paetongtarn bertindak tidak pantas dalam menangani perselisihan perbatasan yang telah lama membara antara kedua negara, bahkan sempat memicu bentrokan berdarah pada Mei lalu. Bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, semakin memperkeruh suasana politik di Thailand. Meski Paetongtarn membantah bahwa ucapannya mencerminkan konflik dengan militer, reaksi keras dari politisi dan masyarakat tetap tak terhindarkan.

Kondisi politik yang tidak stabil ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi perekonomian Thailand. Penundaan kebijakan-kebijakan penting, terganggunya negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS), dan menurunnya kepercayaan investor terhadap aset-aset Thailand menjadi ancaman nyata. Jika pemerintahan Paetongtarn benar-benar runtuh, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah berjalan sekitar setahun dapat menemui jalan buntu.

Ekonomi Thailand sendiri telah menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Thailand tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Perdana menteri sebelumnya juga mengalami nasib serupa, digulingkan melalui putusan pengadilan, sementara ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, pernah dijatuhkan melalui kudeta militer.

Menurut Vishnu Varathan dari Mizuho Bank, ketidakpastian politik yang tinggi dan berkepanjangan menjadi bayangan kelabu bagi ekonomi Thailand yang tengah melemah. Ia menyarankan agar Bank Sentral Thailand mempertimbangkan pemangkasan suku bunga sebesar 50-75 basis poin untuk memberikan stimulus tambahan bagi kepercayaan bisnis dan kondisi psikologis pasar yang rapuh.

Di sisi lain, potensi penerapan tarif tinggi oleh AS semakin mendekati tenggat waktu. Jika tarif tersebut diberlakukan, rantai pasok global dapat terganggu dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, konflik yang masih berlangsung antara Israel dan Iran berpotensi mengguncang Timur Tengah dan menyebabkan lonjakan harga minyak.

Krisis politik ini memperburuk masalah ekonomi internal Thailand, di mana pemerintah masih berjuang untuk menurunkan utang rumah tangga dan mendorong belanja masyarakat. Sektor pariwisata juga mengalami penurunan, sementara potensi tarif 36% dari AS untuk barang ekspor Thailand dapat menekan kinerja perdagangan dan investasi. Pemerintah Thailand bahkan telah memangkas target pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi hanya 1,3%-2,3%.

Kepala ekonom Kasikorn Research Center, Burin Adulwattana, memprediksi bahwa Thailand berpotensi mengalami resesi teknikal pada paruh kedua tahun ini akibat penurunan ekspor yang berkelanjutan. Resesi teknikal terjadi ketika ekonomi menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Terakhir kali Thailand mengalami resesi teknikal adalah saat pandemi COVID-19. Pada kuartal I 2025, PDB Thailand hanya tumbuh 0,7% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Saat ini, perhatian tertuju pada potensi kebuntuan politik di Thailand yang dapat menghambat kebijakan-kebijakan penting, seperti negosiasi tarif dengan AS dan pengesahan anggaran 2026. Jika belanja pemerintah terganggu, Bank Sentral mungkin harus turun tangan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Aset-aset Thailand sendiri telah terdampak oleh tekanan politik, dengan indeks saham utama turun ke level terendah sejak Maret 2020, mengalami penurunan hampir 23% sejak awal tahun yang merupakan kinerja terburuk di antara pasar utama dunia.