Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan keprihatinannya terkait tingginya angka impor yang masih membebani perekonomian Indonesia. Dalam sebuah acara talkshow di Bandung, Jawa Barat, Cak Imin, sapaan akrabnya, menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

"Kita ingin Menteri Perdagangan juga membatasi impor yang mengganggu tumbuh kembangnya industri kita," tegas Muhaimin, Sabtu (21/6/2025). Ia menyoroti fakta bahwa berbagai kebutuhan pokok dan penunjang produksi masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Contohnya, dalam industri alas kaki dan pakaian, bahan baku seperti sol sepatu dan tekstil sebagian besar masih diimpor. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh harga produksi tekstil impor yang lebih kompetitif dibandingkan produksi dalam negeri, bahkan mengalahkan harga produksi dalam negeri.

Cak Imin juga menyinggung tentang perlunya pembenahan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya memverifikasi dan menyatukan data riil UMKM yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Langkah ini penting untuk memastikan program pemberdayaan UMKM dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 triliun per tahun untuk bantuan sosial, termasuk program pemberdayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas produksi, dan permodalan bagi UMKM. Cak Imin berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan anggaran tersebut secara optimal untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan usaha mereka.

Untuk itu Cak Imin menekankan kembali tentang pentingnya membatasi impor.

Berikut adalah beberapa point penting yang disampaikan Cak Imin dalam talkshow tersebut:

• Pembatasan Impor: Mendesak Menteri Perdagangan untuk membatasi impor guna melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri.
• Ketergantungan Impor: Menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada impor untuk berbagai kebutuhan, termasuk bahan baku industri.
• Harga Tekstil Impor: Menyatakan keprihatinannya atas harga tekstil impor yang lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri.
• Verifikasi Data UMKM: Menekankan pentingnya verifikasi dan penyatuan data riil UMKM untuk efektivitas program pemberdayaan.
• Anggaran Bansos: Menginformasikan alokasi anggaran Rp 500 triliun per tahun untuk bantuan sosial, termasuk pemberdayaan UMKM.
• Optimalisasi Anggaran: Mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan anggaran yang diberikan secara optimal.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan impor, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.