Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah mengintensifkan upaya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama kemandirian ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian terkait untuk bersinergi secara aktif dalam mendukung perkembangan UMKM di seluruh Indonesia.

Instruksi presiden ini didasari oleh visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, dan tidak bergantung pada impor atau bantuan dari negara lain. Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kemandirian ini, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dapat mengancam stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

"Perintah Presiden jelas, kita harus segera berdiri di atas kaki sendiri," tegas Muhaimin Iskandar di Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini. "Tidak boleh ada ketergantungan pada negara mana pun. Begitu juga dengan konsumsi seluruh kebutuhan nasional, harus mandiri di atas kaki kita sendiri. Supaya ketika terjadi dunia global yang tidak menentu, tidak berpengaruh pada kita."

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pelatihan yang diberikan harus terstandarisasi dan komprehensif, mencakup seluruh aspek bisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran. Ia juga memberikan peringatan tegas kepada UMKM yang hanya sekadar mengikuti pelatihan tanpa menghasilkan produk yang berkualitas.

"Tidak boleh lagi ada asal pelatihan. Semua harus satu standar, kualitas terjaga, bisnis prosesnya dari pelatihan, pendampingan, sampai mandiri satu kesatuan," paparnya. "Kalau sekadar ikut pelatihan nanti pada saatnya Anda kita coret. UMKM yang hanya ikut pelatihan-pelatihan saja tidak produksi akan kita coret dari proses pelatihan."

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung UMKM, termasuk melalui program bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp 500 triliun per tahun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemberdayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas produksi, dan permodalan bagi UMKM. Pemerintah berharap, dengan dukungan yang komprehensif ini, UMKM dapat berkembang menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Selain itu pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk adaptif dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan anggaran dengan optimal.