Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memiliki landasan hukum yang kuat setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia. Penyerahan SK ini menandai pengakuan negara atas perubahan struktur kepengurusan partai yang kini dinakhodai oleh Almuzzammil Yusuf.

SK Menkumham diserahkan langsung kepada Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, pada Jumat (20/06/2025), setelah melalui serangkaian proses administrasi dan verifikasi yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Almuzzammil menyambut baik terbitnya SK ini dan menyatakan bahwa hal tersebut semakin memantapkan langkah PKS untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM atas dukungan yang diberikan. SK ini menjadi bukti legalitas bagi kepengurusan PKS saat ini. Dengan legalitas ini, kami akan semakin solid dalam menjalankan amanah," ujar Almuzzammil pada Sabtu (21/06/2025).

Perubahan dalam struktur kepengurusan PKS ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi organisasi yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di internal partai, serta mempersiapkan PKS dalam menghadapi berbagai agenda strategis nasional di masa depan. Almuzzammil menekankan bahwa perubahan ini mencerminkan dinamika yang sehat di dalam partai dan akan membawa semangat baru untuk terus melayani masyarakat.

Lebih lanjut, Almuzzammil menginstruksikan seluruh jajaran struktural partai untuk segera melaksanakan tugas-tugas kepartaian dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, dan kebangsaan dalam setiap tindakan. PKS, kata dia, akan terus berperan aktif dalam menjaga demokrasi, membela kepentingan rakyat, dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional.

Dalam acara penerimaan SK Menkumham tersebut, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf didampingi oleh sejumlah petinggi partai. Di antaranya adalah Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, dan Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian. Kehadiran mereka menunjukkan soliditas kepemimpinan dan kesiapan struktur inti partai dalam menjalankan mandat kepengurusan yang baru.