Indonesia Dorong Perdagangan Berkelanjutan dan Berpihak pada Masyarakat
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyerukan agar perdagangan tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Seruan ini disampaikan saat peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 di Jakarta. Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Decarbonization for Development Lab (DfD Lab), dan Kementerian Perdagangan. Roro menekankan perlunya perdagangan yang selaras dengan standar global dan permintaan pasar yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.
"Perdagangan harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya untuk memacu ekonomi, tetapi juga untuk melindungi lingkungan dan menjamin hak-hak dasar masyarakat seperti air dan udara bersih," ujarnya.
Wamendag Roro menyoroti pentingnya laporan tersebut sebagai landasan bagi kebijakan perdagangan berbasis data yang adaptif terhadap dinamika global. Laporan ini merefleksikan pergeseran dalam ekosistem perdagangan dan investasi, serta bagaimana Indonesia meresponsnya dengan menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan.
Transisi energi dan perdagangan rendah karbon menjadi fokus utama, mengingat meningkatnya permintaan global terhadap produk-produk ramah lingkungan. Menurut Roro, pergeseran menuju energi bersih bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis energi.
Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui berbagai kebijakan dan aksi nyata, sebagai bagian dari Perjanjian Paris. Beberapa strategi utama yang diuraikan Roro meliputi:
- Elektrifikasi dan efisiensi energi
- Peningkatan penggunaan kendaraan listrik
- Perluasan pemanfaatan energi terbarukan
- Pengembangan teknologi pemanfaatan dan penyimpanan karbon
Langkah-langkah ini sangat terkait dengan kebijakan perdagangan, karena setiap negara kini diharapkan untuk memprioritaskan sistem perdagangan yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Forum Ekonomi Dunia (WEF) menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 dari 120 negara dalam hal kesiapan transisi energi pada tahun 2024. Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan indeks transisi energi tertinggi ketiga di ASEAN, setelah Vietnam dan Malaysia.
Wamendag Roro juga menyoroti tantangan global seperti konflik geopolitik dan kebijakan tarif Amerika Serikat, serta proteksionisme berbasis isu lingkungan yang membatasi akses pasar bagi negara berkembang. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy) pada kuartal I-2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga.
Arah kebijakan perdagangan berkelanjutan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan energi bersih sebagai prioritas utama pemerintah. Fokusnya adalah pada pengembangan energi terbarukan, peningkatan keamanan energi, dan penguatan kemitraan internasional.
Salah satu implementasi konkret dari visi ini adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Kanada (IC-CEPA), yang mencakup komitmen khusus di bidang mineral kritis. Kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, penerapan teknologi bersih, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta pemenuhan standar ESG.
Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, menyatakan bahwa laporan ini merupakan laporan unggulan tahunan CSIS yang disusun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan. Acara peluncuran laporan ini juga menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang.
Senada dengan Wamendag Roro, Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Olvy Andrianita, menekankan bahwa perdagangan saat ini tidak hanya tentang tarif dan volume ekspor, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap regulasi global, komitmen terhadap penurunan emisi, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem perdagangan yang adil dan seimbang, terutama bagi UMKM.