Polemik Ahok dan Pertamina: Kritik Keras Andre Rosiade dalam Rapat DPR

Suasana rapat kerja Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) memanas pada Selasa (11/3/2025). Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, melontarkan kritik tajam terhadap mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait kasus korupsi yang tengah diselidiki di perusahaan tersebut. Kritik tersebut muncul setelah Rosiade mengaku menjadi sasaran serangan cyberbullying yang diduga dilakukan oleh buzzer pendukung Ahok pada 1 Maret 2025. Rosiade mengklaim ribuan akun anonim menyerang media sosialnya, dan ia memiliki bukti screenshot yang dapat diproses secara hukum.

Serangan tersebut, menurut Rosiade, dipicu oleh permintaannya kepada Presiden Jokowi pada 15 Februari 2020 untuk mengganti Ahok dari jabatannya. Ia beralasan, Ahok saat itu dinilai menciptakan kegaduhan di internal Pertamina. Lebih lanjut, Rosiade mempertanyakan kinerja Ahok selama menjabat sebagai Komut Pertamina periode 2019-2024. Rosiade menuding Ahok hanya mengunjungi satu kilang Pertamina dan mengabaikan kilang-kilang lainnya. Ia juga menyinggung dugaan intimidasi yang dilakukan Ahok terhadap seorang karyawan Pertamina, yang disebut-sebut dibentak dan diancam karena ketidakmampuannya memenuhi permintaan promosi karyawan lain. Rosiade menambahkan, Ahok menikmati penghasilan puluhan miliar rupiah per tahun sebagai Komut, serta fasilitas mewah seperti bermain golf, tanpa memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan perusahaan.

Pernyataan Rosiade kemudian dibantah oleh Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka. Rieke meminta Ahok dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Namun, permintaan tersebut ditolak Rosiade. Ia menilai Ahok hanya ingin mencari popularitas dengan memanfaatkan momentum penyelidikan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Rosiade menganggap Ahok sebagai 'pahlawan kesiangan' yang baru bersuara setelah penegakan hukum berjalan. Ia menegaskan bahwa jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi di Pertamina, seharusnya ia telah menyerahkannya kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, atau KPK sejak masih menjabat. Rosiade membandingkan sikap Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilai proaktif dalam menyerahkan data terkait korupsi BUMN kepada aparat penegak hukum.

Rosiade menyimpulkan bahwa Ahok memanfaatkan momentum penyelidikan korupsi di Pertamina untuk meraih popularitas, alih-alih memberikan kontribusi nyata dalam pengawasan dan pencegahan korupsi saat masih menjabat. Pernyataan-pernyataan kontroversial ini menimbulkan debat panas dalam rapat tersebut, memperlihatkan perbedaan pandangan anggota dewan terkait kinerja Ahok dan penanganan kasus korupsi di Pertamina. Perdebatan ini menyingkap dinamika politik dan pengawasan BUMN di Indonesia.

Catatan: Pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam berita ini merupakan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dan belum tentu merupakan fakta yang telah terverifikasi secara hukum.