Kabupaten Banyumas memiliki tempat istimewa dalam sejarah perkoperasian Indonesia. Di Purwokerto, Banyumas, koperasi pertama kali berdiri, menandai dimulainya gerakan ekonomi kerakyatan di tanah air. Lebih dari sekadar tempat kelahiran koperasi, Banyumas juga merupakan tanah kelahiran Margono Djojohadikusumo, tokoh penting yang meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi kerakyatan dan Pancasila.

Benang merah antara Banyumas, Margono Djojohadikusumo, dan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia menjadi semakin jelas. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Prabowo ingin meneruskan perjuangan kakeknya, Margono Djojohadikusumo, dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kuat.

Koperasi sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi

Dalam kuliah umum di Kampus Poltek Harber Tegal, Ferry Juliantono, yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menekankan bahwa koperasi adalah salah satu cara utama bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pembentukan koperasi di desa-desa menjadi alat perjuangan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi berbasis pedesaan, di mana anggaran dan kebijakan desa disalurkan melalui kegiatan koperasi.

Ferry menjelaskan bahwa koperasi berperan penting dalam mengembalikan nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang tergerus oleh arus globalisasi. Globalisasi menyebabkan campur tangan pemerintah dalam ekonomi menjadi terbatas, karena mekanisme pasar bebas mendominasi. Akibatnya, praktik tengkulak, middleman, dan rentenir semakin merajalela, menyedot sumber daya masyarakat desa dan melemahkan daya beli.

Memutus Rantai Tengkulak dan Membangun Ekonomi Gotong Royong

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang selama ini dikuasai tengkulak, rentenir, dan middleman. Ferry Juliantono mengumumkan bahwa 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dibentuk di seluruh Indonesia, dan proses administrasi serta penerbitan badan hukum koperasi akan segera diselesaikan pada akhir Juni 2025.

Selain mendorong kemandirian ekonomi di desa, Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi jalan pintas pemerintah untuk membangun perekonomian berbasis gotong royong. Dengan demikian, struktur ekonomi nasional tidak lagi didominasi oleh swasta atau BUMN. Ferry mengakui bahwa aset koperasi saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan swasta atau BUMN, namun ia optimis bahwa dengan melibatkan anak muda yang kreatif, operasionalisasi Koperasi Merah Putih akan semakin baik dan inovatif.

Ferry mendorong Poltek Harber untuk menjalin sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Tegal dan sekitarnya, melibatkan civitas akademika dalam membangun perekonomian. Ia menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dan universitas dalam keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta keinginan untuk membuat kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

Dukungan Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tegal untuk memajukan koperasi, khususnya di Kota Tegal. Seluruh Koperasi Merah Putih di Tegal telah memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum, dan Pemkot Tegal telah melaksanakan program penguatan SDM insan koperasi sebagai langkah awal untuk membangun koperasi yang modern, profesional, dan berdampak nyata bagi ekonomi kerakyatan.

Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal, Heru Nurcahyo, mengapresiasi komitmen Kemenkop dalam mendorong perekonomian rakyat berbasis koperasi. Poltek Harber akan bertransformasi menjadi universitas sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Acara tersebut juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan Pendidikan Harapan Bersama dan Kemenkop tentang sinergi program untuk penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui riset dan pelatihan, yang dilakukan oleh Wamenkop Ferry Juliantono dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Harapan Bersama, Sudirman Said.