PDIP Kerahkan Tim Hukum Besar Bela Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap Harun Masiku

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akan menghadapi persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025 terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus buron Harun Masiku. Menjelang persidangan tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah membentuk tim hukum yang terbilang besar dan berpengalaman untuk membela Hasto. Tim ini merupakan gabungan dari pengacara internal partai dan sejumlah profesional hukum ternama, termasuk mantan Jubir KPK, Febri Diansyah.

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, dalam jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (12/3/2025), secara resmi memperkenalkan tim kuasa hukum yang akan mendampingi Hasto selama proses persidangan. Ronny menekankan bahwa tim ini merupakan kolaborasi strategis antara tim internal partai dan pengacara independen, memastikan pendekatan hukum yang komprehensif dan profesional. Kehadiran Febri Diansyah, yang memiliki reputasi kuat dalam pemberantasan korupsi, menunjukkan keseriusan PDIP dalam menghadapi proses hukum ini.

"Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh Partai, dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full-professional," jelas Ronny dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa semua anggota tim telah siap menghadapi persidangan dan telah melakukan persiapan secara matang.

Berikut daftar lengkap tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto:

• Todung M. Lubis (Koordinator)
• Maqdir Ismail
• Ronny B. Talapessy
• Arman Hanis
• Febri Diansyah
• Patramijaya
• Erna Ratnaningsih
• Johannes Oberlin. L Tobing
• Alvon Kurnia Palma
• Rasyid Ridho
• Duke Arie W
• Abdul Rohman
• Triwiyono Susilo
• Willy Pangaribuan
• Bobby Rahman Manalu
• Rory Sagala
• Annisa Eka Fitria Ismail

Penggunaan tim hukum yang besar dan beragam ini menunjukkan komitmen PDIP untuk memberikan pembelaan hukum terbaik bagi Sekjennya. Persidangan yang akan dimulai Jumat pekan depan dipastikan akan menjadi sorotan publik mengingat posisi Hasto Kristiyanto sebagai figur penting di partai dan kaitan kasus ini dengan buron Harun Masiku. Proses hukum ini akan menjadi ujian bagi sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan figur publik dan isu-isu politik.