Gelombang pembatasan baru terhadap aktivitas media kini menghantui para jurnalis asing yang bertugas di Israel. Di tengah meningkatnya ketegangan regional dan kekhawatiran akan keamanan nasional, pemerintah Israel memberlakukan serangkaian aturan ketat yang secara signifikan membatasi kemampuan wartawan untuk meliput peristiwa terkini, khususnya yang berkaitan dengan serangan dan dampaknya.

Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengeluarkan surat edaran berjudul "Rising Lion - IDF Censor Guidelines for Media Coverage of Attack on the Israeli Home Front" yang menguraikan pembatasan baru ini. Aturan ini tidak hanya membatasi penggunaan teknologi tertentu tetapi juga membatasi kebebasan berbagi informasi melalui platform media sosial.

Berikut adalah beberapa larangan utama yang diberlakukan pada jurnalis dan editor:

• Pembatasan Visual: Dilarang merekam atau menyiarkan gambar lokasi yang terkena dampak serangan, terutama yang berdekatan dengan instalasi militer. Penggunaan drone dan kamera wide-angle juga dilarang untuk memberikan gambaran luas dari area terdampak.
• Kerahasian Lokasi: Jurnalis dilarang memberikan detail spesifik mengenai lokasi area yang terkena dampak, terutama yang dekat dengan instalasi keamanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemberian informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak musuh.
• Sensitivitas Militer: Penyebaran gambar yang menunjukkan peluncuran rudal Israel atau intersepsi rudal Iran juga dilarang. Hal ini kemungkinan untuk menghindari pengungkapan kemampuan dan strategi pertahanan Israel.
• Verifikasi Media Sosial: Jurnalis yang ingin membagikan video dari media sosial diwajibkan untuk menyertakan catatan sensor yang memperingatkan bahwa konten tersebut mungkin merupakan "berita palsu buatan musuh". Hal ini menunjukkan kekhawatiran akan disinformasi dan propaganda yang beredar.

Langkah-langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang kebebasan pers dan kemampuan media untuk memberikan laporan yang akurat dan tidak bias tentang peristiwa yang sedang berlangsung. Penegakan aturan ini telah terbukti ketat, dengan laporan tentang fotografer yang ditangkap karena melanggar batasan tersebut.

Sebelum aturan baru ini, wartawan sudah diharuskan untuk menyerahkan artikel mereka ke pihak militer Israel untuk mendapatkan persetujuan sebelum dipublikasikan. Pembatasan tambahan ini semakin memperketat kendali pemerintah atas informasi yang mencapai publik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas di tengah konflik yang sedang berlangsung.