Klarifikasi Anggota DPR Terkait Video Viral Penerimaan Amplop di Rapat dengan Pertamina

Beredarnya video yang menampilkan seorang anggota DPR menerima amplop cokelat di sela-sela rapat Komisi VI DPR dengan PT Pertamina pada 11 Maret 2025 telah menimbulkan polemik di media sosial. Video tersebut, yang diiringi narasi yang mengisyaratkan adanya dugaan suap, telah viral dan memicu berbagai spekulasi. Komisi VI DPR dengan tegas membantah narasi tersebut dan menyatakannya sebagai fitnah.

Anggota DPR yang menjadi pusat perhatian dalam video tersebut adalah Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat. Terlihat dalam cuplikan video, Bapak Khaeron, mengenakan batik kuning, menerima dan menyimpan sebuah amplop cokelat di bawah mejanya saat rapat berlangsung. Kejadian ini terjadi saat anggota Komisi VI DPR lainnya, Darmadi Durianto, tengah menyampaikan pendapatnya. Klarifikasi resmi disampaikan oleh Bapak Khaeron pada rapat Komisi VI DPR pada tanggal 12 Maret 2025, bersamaan dengan kehadiran Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk beserta anak perusahaan dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi beserta anak perusahaan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, memimpin rapat klarifikasi tersebut dan menekankan pentingnya penjelasan untuk mencegah persebaran informasi yang salah. Bapak Rosiade menyatakan bahwa video tersebut telah menimbulkan narasi yang menyesatkan di media sosial, seolah-olah menunjukkan adanya praktik pemberian amplop yang tidak pantas selama rapat dengan pihak Pertamina berlangsung. Ia menjelaskan bahwa amplop cokelat yang diterima Bapak Khaeron berisi uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang belum sempat diambil sebelumnya. Pembayaran perjalanan dinas Bapak Khaeron telah dilakukan minggu sebelumnya, dan penandatanganan serta penerimaan SPPD baru dilakukan pada hari rapat tersebut.

Bapak Khaeron sendiri memberikan klarifikasi langsung, menegaskan bahwa amplop tersebut memang berisi uang SPPD yang belum sempat ia ambil pekan lalu dikarenakan kesibukannya sebagai pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN DPR). Ia membantah keras adanya indikasi suap atau hal-hal yang tidak pantas. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya upaya untuk mendiskreditkan anggota dewan yang aktif dalam pemberantasan mafia migas, menyatakan bahwa narasi yang disebar di media sosial merupakan fitnah yang bertujuan untuk menghambat perjuangan tersebut. Bapak Khaeron menegaskan komitmennya untuk terus berjuang memberantas mafia migas demi perbaikan bangsa dan negara.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan, khususnya di media sosial. Perlu kehati-hatian dalam menafsirkan informasi visual, dan memastikan konteks serta fakta yang akurat sebelum membentuk opini publik. Klarifikasi resmi dari pihak terkait, dalam hal ini Komisi VI DPR dan Bapak Herman Khaeron, memberikan gambaran yang lebih jelas dan meluruskan kesalahpahaman yang telah terjadi. Insiden ini juga menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.