DPRD Jawa Barat Kritik Ketidakhadiran Pejabat OPD dan BUMD dalam Rapat Pertanggungjawaban APBD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pelaksanaan APBD 2024. Rapat tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, pada hari Kamis (19/06/2025).

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya tingkat kehadiran para pejabat terkait. Menurutnya, ketidakhadiran ini mencerminkan kurangnya komitmen terhadap pertanggungjawaban anggaran, padahal sebelumnya mereka sangat bersemangat dalam mengajukan program dan anggaran. Iswara menyoroti bahwa dari 46 OPD yang diundang, hanya 27 yang hadir, dan itupun hanya enam kepala dinas yang hadir secara langsung, sementara sisanya diwakili oleh staf. Situasi serupa juga terjadi pada BUMD, di mana hanya tiga perwakilan yang hadir tanpa ada pemberitahuan yang jelas mengenai ketidakhadiran yang lain.

Iswara menekankan pentingnya kehadiran para pejabat pimpinan tinggi pratama dalam rapat-rapat penting seperti ini, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menjelaskan bahwa agenda rapat tersebut sangat krusial karena menjadi dasar untuk menentukan besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang akan digunakan dalam pembahasan Perubahan APBD 2025. Kehadiran para pejabat terkait diharapkan dapat memastikan sinkronisasi yang optimal antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan anggaran.

Lebih lanjut, Iswara menyampaikan bahwa setelah pembahasan P2 APBD, DPRD akan segera memulai pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk perubahan APBD 2025. Proses ini ditargetkan selesai pada bulan September 2025. Secara bersamaan, DPRD juga sedang mempersiapkan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Iswara berharap agar seluruh kepala OPD dan BUMD dapat hadir pada rapat-rapat berikutnya untuk memastikan kelancaran dan efektivitas proses penyusunan anggaran daerah.

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran pada Rapat Paripurna:

• OPD:
  • Jumlah OPD: 46
  • Hadir: 27
  • Kepala Dinas yang hadir: 6
  • Diwakili staf: Sisanya
• BUMD:
  • Jumlah BUMD: Tidak disebutkan secara spesifik, namun sebagian besar absen.
  • Hadir: 3

Iswara berharap kedepannya kehadiran pejabat OPD dan BUMD dalam rapat-rapat penting seperti ini dapat ditingkatkan, sehingga proses penyusunan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.