Danantara Tegaskan Profesionalisme dalam Tata Kelola BUMN: Sorotan pada Protokol Berlebihan dan Keterlibatan Istri Direksi

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyoroti perlunya peningkatan profesionalisme dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait dengan praktik protokoler yang berlebihan dan potensi konflik kepentingan akibat keterlibatan istri direksi dalam urusan perusahaan.

Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menekankan pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan direksi BUMN. Dony secara terbuka mengkritik praktik penggunaan ajudan atau protokoler yang berlebihan, bahkan hingga melibatkan istri direksi, dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurutnya, hal ini mencerminkan budaya kerja yang kurang efisien dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kritik terhadap Protokol Berlebihan

Dony Oskaria menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik protokoler yang berlebihan di kalangan direksi BUMN. Ia menyoroti bahwa penggunaan ajudan dan protokoler yang berlebihan tidak sejalan dengan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai pengelola perusahaan negara. Menurutnya, fokus utama direksi seharusnya adalah pengabdian kepada perusahaan dan peningkatan kinerja, bukan dilayani secara berlebihan. Ia bahkan bercerita pernah mengusir ajudan direksi BUMN saat berkunjung ke kantor Danantara.

"Saya tidak suka orang punya protokol banyak-banyak itu," tegas Dony, "Bahkan istri juga ada protokolnya. Saya minta ini jangan dilakukan."

Ia menambahkan bahwa praktik protokoler yang berlebihan jarang ditemui di kalangan pemimpin perusahaan atau pejabat tinggi di negara lain. Dony berpendapat bahwa direksi BUMN seharusnya lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka daripada terjebak dalam formalitas yang berlebihan.

Larangan Keterlibatan Istri dalam Urusan Kantor

Selain menyoroti praktik protokoler yang berlebihan, Dony Oskaria juga menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dalam urusan internal perusahaan. Ia secara tegas melarang keterlibatan istri direksi dalam pengambilan keputusan atau urusan operasional perusahaan.

"Saya nggak mau itu istri nentuin gorden, istri nentuin penyanyi, istri nentuin acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu," ujarnya.

Menurut Dony, BUMN adalah perusahaan negara yang harus dikelola secara profesional dan transparan. Keterlibatan istri direksi dalam urusan perusahaan dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan merusak tata kelola perusahaan yang baik. Ia menekankan bahwa keputusan-keputusan strategis dan operasional perusahaan harus diambil berdasarkan pertimbangan profesional dan kepentingan perusahaan, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau keluarga.

Perubahan Positif dan Harapan ke Depan

Meski demikian, Dony Oskaria mengakui bahwa ada beberapa direksi BUMN yang telah menunjukkan perubahan positif dengan mengurangi penggunaan ajudan dan protokoler. Ia mengapresiasi langkah-langkah tersebut dan berharap agar praktik-praktik profesionalisme seperti ini dapat terus ditingkatkan di seluruh BUMN.

"Sekarang saya sudah happy tuh kalau datang ke Danantara yang tadinya Dirut ajudanya 15, sekarang dia datang sendiri. Saya bilang, wah bagus ini datangnya sudah sendiri," kata Dony.

Danantara berharap agar seluruh direksi BUMN dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola perusahaan, sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian negara.